Staf Ahli Menkeu: Efisiensi Anggaran Harusnya Dilakukan sejak Bertahun-tahun Lalu

JAKARTA, investortrust.id - Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono mengatakan,  efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD seharusnya dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. 

Menurut Arief, penyerapan anggaran di kementerian/lembaga (K/L) selama ini kurang berkualitas. Banyak K/L yang  menggenjot belanja pada akhir tahun semata-mata demi mencapai target penyerapan anggaran.

“Selama ini kita terlalu berlemak. Sekarang, masa ototnya kita pertahankan, tulang kita pertahankan, tapi lemaknya kita kurangi,” kata Arief pada acara diskusi Menggali Sumber Ekonomi Potensial Menuju Pertumbuhan 8% yang digelar investortrust.id di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga

Bantah Salah Tafsir Efisiensi Anggaran K/L, Mensesneg: Hanya Beda Pemahanan

Arief menjelaskan, selama 31 tahun terakhir sering muncul kalimat ‘yuk kita habiskan anggaran’ di setiap akhir tahun. Artinya, dari kalimat itu terdapat banyak hal yang sebetulnya bisa diefisiensikan. “Sebenarnya apa yang jadi arahan presiden itu, harus kita lakukan bertahun-tahun yang lalu,” tegas dia.

Arief mengatakan, dunia telah berubah. Argentina, contohnya, juga melakukan efisiensi untuk menghadapi kondisi keuangan yang memburuk. Begitu pula  Amerika Serikat (AS) dan Vietnam.

“Jadi efisiensi adalah bagian mutlak yang akan kita lakukan. Sebenarnya ada lemak-lemak yang kita bersihkan,” ujar dia.

Meski begitu, kata Arief, pemerintah tetap memberikan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos), pelayanan publik, dan subsidi. 

Dalam paparannya, Arief mengungkapkan, belanja negara pada 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun akan diubah fokusnya agar efisien. Arahnya, anggaran digunakan untuk mendorong akselerasi program unggulan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Hemat Anggaran Rp 327 Triliun, Prabowo: Untuk Biayai Lebih dari 20 Program Strategis

Program unggulan (quick wins) yang ditetapkan Prabowo dianggarkan Rp 121 triliun. Program itu tersebar di enam K/L. Program pertama yaitu  Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan dengan besaran belanja Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan berkualitas sebesar Rp 1,8 triliun, serta penuntasan tubercolosis sebesar Rp 8 triliun.

Pemerintah juga menargetkan renovasi sekolah yang dianggarkan sebesar Rp 20 triliun. Program tersebut diiringi pembangunan  sejumlah sekolah unggulan terintegrasi yang akan dibiayai negara sebesar Rp 2 triliun.

Untuk mengejar target swasembada pangan, pemerintah juga menyediakan anggaran Rp 15 triliun guna membangun  lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.