Capaian 100 Hari Kerja Bidang Ekonomi, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Jadi Aspek Utama
JAKARTA, investortrust.id - Dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membeberkan sejumlah capaian penting, di antaranya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
“Beberapa program prioritas presiden, yang utama terkait ketahanan pangan. Ini tujuannya menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri 2025 bertema "Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” yang di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan
penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket saat libur Nataru serta program belanja murah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada akhir 2024.
"Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028, seiring peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional," kata dia.
Baca Juga
Program Prioritas Pangan, dari Jaminan Ketersediaan Pupuk hingga Industrialisasi
Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks .“Stabilitas nasional yang kuat menjadi landasan utama keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Kontribusi TNI-Polri
Terkait upaya pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5%, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya 5%. Hal ini sekaligus menjadi bukti kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian. Selain diharapkan mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil, sinergi antara TNI-Polri diharapkan menciptakan iklim usaha lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada stabilitas perekonomian nasional.
Baca Juga
RI Berpeluang Jadi Tujuan Relokasi Pabrik Asal China, Wamenperin Faisol Minta KEK Batam Bersiap
Saat ini, pemerintah telah mengembangkan 24 kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat. Secara kumulatif mulai 2012 sampai 2024 KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP, menjadi strategi utama meningkatkan daya saing nasional. “Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi data center dengan KEK. Kita memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke
Indonesia,” pungkas Airlangga.