Menko Airlangga Ungkap Target 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian. Apa Saja?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah target kerja dari rapat koordinasi yang digelar bersama delapan Menteri dan Wakil Menteri Bidang Perekonomian, di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).
Dalam paparannya, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam program Quick Win sektor perekonomian Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pertama, yakni mengenai putusan Mahkamah Agung (MK) soal ketenagakerjaan yang akan ditindaklanjuti sesegera mungkin.
“Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong, terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata Airlangga, Minggu (3/11/2024).
Airlangga melanjutkan, catatan penting yang kedua terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah, menurutnya tengah mempersiapkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (Perpres)-nya.
Baca Juga
Airlangga: Pemerintah Bakal Kebut Aturan Pemerintah Soal Utang Petani hingga Nelayan
“(Berikutnya) sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM, yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari Bank dan Lembaga LK, Kementerian dan Lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses,” terang dia.
Selain itu, Airlangga menuturkan pemerintah tengah menginventarisir sejumlah insentif prioritas yang sedang berjalan, dan yang diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.
“Ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik,” papar Airlangga.
“Kemudian juga PPN DTP untuk properti, penyelesaian beberapa regulasi kredit usaha rakyat, kredit Alsintan (alat dan mesin pertanian), dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” tambah dia.
Dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi daripada program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.
“Dari Kementerian Perindustrian untuk beberapa program terkait dengan lartas import. Fasilitasi pelabuhan impor dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri. Dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” ungkap Airlangga.
Tak ketinggalan rapat tersebut membahas soal pengamanan pasar dalam negeri, yang akan mendorong UMKM untuk bisa melakukan kegiatan ekspor, yang secara rinsi akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga
Menteri ESDM Ungkap Potensi Subsidi BBM dan Listrik Tak Tepat Sasaran Senilai Rp 100 Triliun
Selain itu juga terdapat program-program seperti KUR, Mekar dan Makmur yang akan terus didorong oleh kementerian BUMN, termasuk hilirisasi yang didalamnya akan diupayakan pengembangan hilirisasi alumunium di Kalimantan Barat.
“Dari segi energi peningkatan lifting migas, kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel bioetanol. Dan juga yg sedang dibahas dalam satgas atau pun task force subsidi tepat sasaran di kementerian ESDM,” tegas Airlangga.
Tak kalah penting, pemerintah, kata Airlangga juga menjadikan peran investasi dan pendukungnya seperti tax holiday yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu program yang akan diperkuat di Pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS (Online Single Submission) terutama dengan kementerian lembaga terkait termasuk Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, ATR/BPN dan PU/Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan) beserta 18 kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” imbuh Airlangga.
Dari sisi pariwisata, menurut Airlangga, pemerintah akan terus mendorong program indonesia berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif utamanya tarif penerbangan domestik. “Nah itu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina,” ujar dia.
Tak sampai di situ, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan menggenjot sektor perdagangan. “Lainnya tentu perjanjian perdagangan dari kementerian perdagangan. Selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi. Yaitu IU dengan IUSEPA kemudian dengan Kanada dan Peru. Ini yang tentu akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, CPTPP,” tutup dia.
