Menkeu: Efisiensi Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis dan Swasembada
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD, efisiensi anggaran akan digunakan untuk langkah-langkah yang dirasakan masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis (MBG).
Tak hanya makan bergizi gratis, Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran juga untuk program swasembada pangan dan energi serta layanan kesehatan masyarakat.
“Anggaran akan ditujukan untuk langkah-langkah yang dirasakan masyarakat langsung. Seperti MBG tetapi juga swasembada pangan, energi, dan perbaikan kesehatan, serta langkah-langkah untuk menaikkan kualitas sumber daya masyarakat,” kata Sri Mulyani saat rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I 2025, di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga
Menurut penjelasannya, MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila struktur supply chain pemerintah daerah makin kuat, mereka bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
“Apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui dukungan pembiayaan sektor keuangan, karena sektor MBG ini sudah pasti offtaker ada,” ucap dia.
Keputusan ini muncul karena Prabowo melihat secara detail dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan K/L pada 31 Desember 2024. Dari situ, Prabowo melihat ada sejumlah pos yang bisa dipangkas karena tidak langsung berdampak ke masyarakat.
“Presiden selama ini menyampaikan indikasi agar APBN perlu untuk dalam pelaksanaan dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran,” ujar dia.
Sri Mulyani menjelaskan beberapa pos belanja K/L yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, antara lain kegiatan seremonial, halal bihalal, rapat, seminar analisis, pengadaan diklat, honor untuk kegiatan jasa profesi, percetakan dan jasa suvenir. Selain itu, anggaran lain yang bakal kena pangkas, yaitu sewa gedung, sewa kendaraan, sewa peralatan, jasa konsultan, belanja lainnya, termasuk belanja yang selama ini digunakan kementerian.
“Maintenance, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas, ini sudah berkali-kali disampaikan. Itu adalah area yang digunakan pemerintah untuk efisiensi yang cukup dalam,” kata dia.
Baca Juga
Ketua KSSK tersebut menjelaskan realokasi dari belanja-belanja ini dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Misalnya, anggaran untuk penciptaan lapangan kerja yang mendorong produktivitas sehingga mendorong peningkatan devisa. Termasuk, mendorong industrialisasi untuk hilirisasi.
“Fokus terhadap belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja dan manfaat langsung ke masyarakat,” ujar dia.