Prabowo Tekankan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, seperti Jet Pribadi dan Kapal Pesiar
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menekankan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025 besok hanya untuk barang mewah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Baca Juga
Prabowo Tegaskan Tarif PPN 12% Perintah UU dan Dilakukan Bertahap
"Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya dan telah koordinasi dengan DPR, hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11% jadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11% jadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo.
Kepala Negara menyatakan, barang dan jasa yang terkena PPN 12% adalah barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN barang mewah. Barang dan jasa tersebut selama ini dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Prabowo pun mencontohkan barang-barang mewah yang terkena PPN 12%. Beberapa di antaranya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, dan lainnya.
"Contoh, pesawat jet pribadi. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang sangat mewah, nilainya di atas golongan menengah," katanya.
Dengan demikian, Prabowo menekankan, barang dan jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Barang dan jasa tersebut masih dikenai tarif PPN 11% yang berlaku sejak 2022.
"Barang jasa kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini dibebaskan atau tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Saya ulangi. Barang dan jasa yang selama ini diberi fasilitas pembebasan pajak yaitu PPN 0% masih berlaku," katanya.
Baca Juga
Prabowo menekankan, pemerintahan yang dipimpinnya dan pemerintahan sebelumnya mengutakam kepentingan rakyat keseluruhan dalam mengambil kebijakan perpajakan. Dikatakan, pemerintah mengutamakan melindungi daya beli masyarakat serta mendorong pemerataan ekonomi.
"Komitmen kita selalu berpihak kepada rakyat banyak. Berpihak kepentingan nasional dan berjuang, bekerja untuk kesejahteraan rakyat," katanya.