Catatan Akhir Tahun: Strategi Industri Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi 8%
Oleh: Prof Didik J Rachbini
Ekonom Senior Indef/Rektor Universtasi Paramadina
JAKARTA, INVESTORTRUST.ID - Penulis dan rekan-rekan para ekonom muda di Indef sudah memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan akan stagnan di level 5%. Alasannya, selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini, di mana indeks PMI Manufaktur Indonesia terus menurun dan jatuh di bawah 50 atau berada di level kontraksi (Gambar 1). Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap perekonomian nasional tumbuh 8%?
Sektor industri selama ini tumbuh rendah, dalam beberapa tahun terakhir hanya 3-4% saja. Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi, terlebih 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto.Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.Selama pemerintahan Jokowi, sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan ekonomi 7% meleset jauh.
Sektor industri telah terjebak ke dalam proses deindustrialisasi dini sehingga jebakan ini harus diterobos dengan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia yang kaya, bersaing dan memenangi pasar internasional yang luas, dan otomatis berjaya di pasar domestik.
Baca Juga
Yang harus dijalankan dan telah terbukti sukses di negara industri tidak lain adalah resouce-based industry, led-export industry, atau outward looking industri.Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada 1980-an dan awal 1990-an. Hasilnya,pertumbuhan ekonomi nasional bisa didorong ke level 7-8%.
Tanpa perubahan strategi seperti ini, mustahil pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.Strategi industri bersaing di pasar internasional ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya target pertumbuhan tersebut.
Permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak mudah lagi. Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, China, dan Amerika Serikat (AS) perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri Indonesia. Para duta besar harus diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif.
Utang Terus Membengkak
Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang yang dari tahun ke tahun terus membengkak, baik dari persentase, maupunnominalnya. Dari tahun 2010 sampai 2024, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terus naik dari 26% menjadi 38,55%.Total utang pemerintah sebesar Rp 8.473,90 triliun per September 2024 (Gambar 2).
Ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik, di mana rezim memaksimumkan budget (teori budget maximazer) tanpa kendali, tanpa kontrol, dan tanpa check and balances yang sehat. Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini.
Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin di Indonesia kemaruk utang, maka tingkat suku bunga utang pun terkerak naik ke level yang tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang Indonesiapaling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan Sebut Butuh Investasi Rp 13.528 Triliun
Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal sampai 7,2% dengan konsekuensi harus dibayar rakyat dan menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar. Tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7%, Vietnam 2,8%, Singapura 3,2%, dan Malaysia 3,9%. Tingkat suku bunga tinggi ini terjadi karena penarikan utang baru dari tahun ke tahun sudah di atas Rp 1.000 triliun.
Akibatnya, kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementerian/lembaga (K/L). Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang naik pesat dari 11,09% (2014) menjadi 20,10% (2024). Kondisi itu terjadi secara terus-menerus dan akan terkena dampaknya pada pemerintahan Prabowo.
Baca Juga
Ekonom Paramadina Minta Prabowo Perhatikan Empat Hal Ini untuk Dorong Ekonomi Tumbuh 8%
Belanja nonproduktif semakin mendominasi, sedangkan belanja produktif mengecil. Belanja nonproduktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Pada 2014, porsi dua belanja tersebut sekitar 34%, naik menjadi 36% pada 2024.Setiap tahun, untuk membayar bunganya saja (tidak termasuk pokok utang) harus menguras pajak rakyat sebesar Rp 441 triliun.
Catatan Akhir Tahun ini semata-mata dibuat untuk menjadi masukan kritis terhadap pemerintah. Mengelola ekonomi nasional tidak mudah, dengan berjanji kepada rakyat seraya mematok sasaran target yang tinggi.