BI Fokus Stabilisasi Rupiah dan Sasaran Inflasi 2025
JAKARTA, investortrust.id - Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025 akan tetap fokus pada tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran inflasi. Stabilitas mata uang merupakan wujud kedaulatan suatu negara.
"Kami mengapresiasi kepada BI yang selama ini telah dengan baik menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Apresiasi juga kepada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, yang terus bersinergi erat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian. Ini perlu terus dipertahankan untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Mari bersama semua unsur di semua bidang dengan semua keahlian, kita harus bekerja dalam satu kesatuan. Kita yakin kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan," kata Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional", di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, 29 November 2024.
Baca Juga
Perry: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik hingga 5,6% Tahun 2025
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama, menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan semakin baik. Namun, BI juga tetap mewaspadai sejumlah tantangan-tantangan global yang meningkat.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%, dan akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026. Hal ini didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik.
Inflasi 2,5±1%
Perry optimistis, inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Hal ini didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Stabilitas eksternal dan sistem keuangan juga tetap terjaga. Selain itu, digitalisasi terus berkembang pesat.
"Ke depan, lima tantangan global yang perlu terus dicermati dan diantisipasi yakni perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi dunia yang lambat, suku bunga negara maju yang masih akan bertahan tinggi, kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat, serta pelarian modal dari emerging markets ke negara maju," paparnya.
Sinergi, lanjut dia, merupakan kunci untuk prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat, untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat.
"Dalam kaitan itu, sinergi bauran kebijakan meliputi lima area penting, yakni: (i) stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan; (ii) pertumbuhan domestik melalui peningkatan konsumsi dan investasi; (iii) peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional; (iv) pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian; serta (v) digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional," ucap Perry.
Untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valas (PUVA) yang modern dan maju serta mendukung pembiayaan ekonomi nasional, dalam PTBI 2024, Bank Indonesia juga meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030.
Baca Juga
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025, lanjut Perry, akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. "Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan tetap difokuskan pada stabilitas, dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (pro-stability and growth). Sementara itu, keempat kebijakan Bank Indonesia lainnya -- yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau -- akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth)," tandasnya.
Bank Indonesia juga akan terus menempuh transformasi kelembagaan secara menyeluruh, untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat dan transparan.
Rincian Kebijakan
Rincian penjelasan masing-masing kebijakan tersebut sebagai berikut:
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 akan tetap diarahkan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan ditempuh secara forward looking dan pre-emptive, untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran lain adalah stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas eksternal dari rambatan global.
2. Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok, yaitu: (i) Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah insentif dan bank penerima mulai Januari 2025. (ii) Kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta kebijakan uang muka kredit properti dan otomotif. (iii) penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2025 akan diarahkan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 akan dilakukan melalui lima langkah inisiatif, yakni: (i) Pengembangan New BI-FAST dan fast payment, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran. (ii) Konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI). (iii) Inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant, serta pendirian Bank Indonesia Digital Inovation Center (BIDIC), berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). (iv) Perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, BI-FAST melalui proyek Nexus, serta Local Currency Transaction. (v) Eksperimentasi lanjutan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas
Kebijakan pendalaman pasar uang pada tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional. Selain itu, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas akan didasarkan pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030.
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat perannya sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah, sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.
BI Award 2024
PTBI 2024 juga dirangkaikan dengan penganugerahan BI Award 2024, sebuah penghargaan dan apresiasi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran kepada 51 mitra strategis. Penghargaan antara lain diberikan kepada lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi dan pelaku usaha termasuk UMKM, serta individu yang berkontribusi signifikan di empat area, yaitu stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia.
"Penghargaan juga mecerminkan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional," papar Perry.
PTBI ini merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun, untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, untuk memperoleh arahan dari presiden RI.
"PTBI 2024 dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, menteri Kabinet Merah Putih, ketua OJK dan LPS, dan lembaga terkait lainnya, kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, pemimpin media masa nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti PTBI 2024 melalui siaran langsung pada kanal media sosial BI, serta Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia dan luar negeri," ujarnya.