Jangan Remehkan BRICS, Menuju Tatanan Dunia Baru Seimbang
Oleh Tri Winarno,
Mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID – Merupakan kesalahan besar bagi negara-negara Barat, jika mengabaikan pertemuan puncak BRICS -- Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan -- sebagai tontonan anti-Barat yang dianggap tidak mempunyai konsekuensi apa pun. Organisasi antarpemerintah untuk kerja sama di antara emerging market tersebut, baru-baru ini, mengadakan pertemuan puncak di Kazan, ibu kota ‘Islam’ tidak resmi di Rusia.
Pemerintah negara-negara Barat mungkin percaya bahwa pertemuan tersebut menampakkan kurang kesatuan dan substansi. Namun, kenyataannya lebih rumit dari anggapan mereka.
Tiongkok, Rusia, Brasil, dan India tercatat membentuk BRIC pada tahun 2006, kemudian Afrika Selatan bergabung pada 2010. Tujuannya menjadi penyeimbang terhadap G7 (kelompok negara-negara industri maju terkemuka di Barat plus Jepang), serta tatanan global yang didominasi Amerika Serikat secara lebih luas.
Inisiatif ini tidak pernah dianggap serius di negara-negara Barat. Namun, BRICS telah berkembang menjadi platform multilateral tidak hanya untuk negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia – yang ingin mengakhiri dominasi Barat -- dan, dalam kasus Rusia, membangun tatanan global baru yang secara eksplisit anti-Barat. Forum ini juga kemudian menggandeng kerja sama negara-negara berkembang yang lebih netral.
Baca Juga
Turunkan Tarif Pajak untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mengapa?
Terlebih, kelompok tersebut baru-baru ini diperluas hingga mencakup tidak hanya Iran dan Ethiopia, tetapi juga Mesir dan Uni Emirat Arab, yang memiliki kepentingan kuat dalam hubungan baik dengan Amerika Serikat dan pemerintah Barat lainnya. Sementara, Arab Saudi telah menerima undangan untuk bergabung, namun belum secara formal melakukannya.
Oleh karena itu, forum negara berkembang ini telah mencapai kemajuan dalam tujuannya, yakni untuk menjadi platform multilateral yang independen terhadap Barat dan semua perekonomian yang bergantung pada dolar atau euro.
Signifikansi jangka panjang dari kemajuan tersebut tidak boleh dianggap remeh, terutama mengingat semakin banyak negara berkembang menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok itu. Selama abad ini, BRICS+ bisa saja menjadi kendaraan 'yang lain', yang akan menentang Barat. Hal ini merupakan akibat dialektis yang luar biasa dari globalisasi dan agenda perdagangan bebas, yang diusung Barat dalam beberapa dekade terakhir.
Meningkatkan Pengaruh dan Pengakuan
Mengingat dampak jangka panjangnya, negara-negara Barat tidak boleh mengacaukan keinginan Rusia untuk mengurai tatanan global, dengan tujuan strategis negara-negara lain. Meski Presiden Rusia Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya mungkin hidup dalam dunia impian abad kesembilan belas mereka sendiri, namun hal yang sama tidak berlaku bagi Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, atau negara-negara Arab yang baru menjadi anggotanya. Mereka tidak berupaya melepaskan diri dari tatanan global yang ada atau Barat, melainkan meningkatkan pengaruh, pengakuan, dan prestise global. Hal ini terutama berlaku bagi negara adidaya baru, seperti Tiongkok.
Situasi ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara Barat, asalkan kepemimpinan Donald Trump -- setelah memenangi Pilpres AS yang kedua -- tidak membuka kesenjangan global yang ada. Jika negara-negara Barat tetap bersatu secara politik dan budaya, negara-negara Barat akan terus memainkan peran utama di abad ke-21, meski terdapat tantangan demografis. Namun, negara-negara ini harus belajar berbagi kekuasaan.
Baca Juga
Barat harus semakin menyadari dekolonisasi sudah dimulai dengan berakhirnya Perang Dunia II, hampir 80 tahun yang lalu. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan tahun 1945 tercatat hanya mempunyai 51 negara anggota. Namun, saat ini, setelah periode panjang dan penuh gejolak ketika banyak negara-negara baru bermunculan dari bekas jajahan Eropa di Belahan Dunia Selatan, jumlah anggota PBB menjadi 193 negara.
Meski kedaulatan formal telah dicapai secara luas, kenyataannya, bisa dikatakan tidak pernah ada redistribusi kekuasaan dan kekayaan yang nyata.
Sementara itu, dimulai pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok keluar dari penjara ideologi Maois yang mereka buat sendiri, dan mulai berintegrasi secara bertahap ke dalam perekonomian dunia yang didominasi Barat. Prosesnya semakin cepat setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001.
Dengan terbukanya Tiongkok dan pasca-Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an, lahirlah tatanan dunia baru. Suka atau tidak suka, kebangkitan BRICS merupakan ekspresi dari perubahan bersejarah ini.
Emerging Market Perjuangkan Kepentingan
Keinginan negara-negara emerging market dan berkembang untuk mengklaim bagian mereka dalam kekuasaan dan kekayaan global dapat dimengerti dan dibenarkan. Dunia Barat harus berhenti bereaksi secara defensif dan mengabaikan upaya negara-negara tersebut untuk mencapai kepentingan sah mereka.
Namun, negara-negara berkembang harus menyadari bahwa dengan semakin besarnya kekuasaan dan pengaruh ekonomi, maka semakin besar pula tanggung jawab mereka. Selain itu, tatanan dunia yang baru dan seimbang masih memerlukan peraturan yang tegas, berdasarkan nilai-nilai yang diterima secara universal.
Jika tidak, kekacauan, kekerasan, dan perang akan terjadi. Jika anggota tetap Dewan Keamanan PBB – yaitu Rusia – menyerang negara tetangganya (Ukraina) tanpa alasan, maka prinsip-prinsip dasar PBB dan tatanan dunia yang berlaku akan dipertanyakan.
Semua bangsa harus menyadari, kebangkitan perang di era senjata nuklir dan kecerdasan buatan merupakan ancaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik G7 maupun BRICS+ menghadapi bahaya yang sama, setiap orang berada dalam perahu yang sama, dan dengan tanggung jawab bersama yang sama.
Di sisi lain, fakta bahwa BRICS dipimpin oleh dua kekuatan otoriter besar dengan ambisi kekaisaran membuat kebutuhan akan diplomasi global menjadi semakin mendesak. Masa depan yang berlandaskan “might makes right” pada akhirnya berarti kembali ke masa lalu, masa di mana berdirinya PBB dan konvensi-konvensi dasarnya harus dikesampingkan untuk selama-lamanya.
Aturan apa yang ingin diikuti oleh negara-negara BRICS+? Dunia berhak mendapatkan jawaban yang benar dan adil atas pertanyaan kritis ini! ***