Turunkan Tarif Pajak untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mengapa?

Oleh Ezaridho Ibnutama,

Ekonom NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI)

INVESTORTRUST.ID – Sudah enam hari berturut turut indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia terus merosot. Kurs rupiah pun kembali bergejolak, terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi? Apakah IHSG akan ambruk?  

IHSG saya perkirakan tidak akan ambruk, namun investor kini ambivalen dan memicu dana asing mengalir keluar dari pasar Indonesia. Ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian investor global. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan pemerintah RI untuk bisa bersaing menarik kembali dana asing.

Jika kita mencermati rupiah yang kembali bergejolak, memang pergerakannya juga akan tergantung pada keputusan atau kebijakan Bank Sentral AS, The Fed. Namun, jika The Fed lebih dovish atau telah memangkas suku bunganya, investor-investor asing sebenarnya punya likuiditas lebih dan dana murah untuk digunakankan berinvestasi yang lebih berisiko, yang tentunya juga berpeluang memberikan imbal hasil lebih besar. Salah satunya berinvestasi ke emerging market, antara lain ke Indonesia. 

Baca Juga

Cek, Asing Jual Neto Makin Besar Rp 6,63 Triliun di Pasar Keuangan Sepekan

Jadi, jika The Fed dovish semestinya ada banyak investor yang mau masuk ke pasar negara berkembang dan Indonesia merupakan salah satu opsi, lalu mengapa dana asing keluar dan mendorong rupiah kembali bergejolak pekan ini?

Hal itu, lantaran ada negara-negara yang lebih menarik dalam menarasikan ekonomi mereka untuk recovery, ketimbang Indonesia. Atau, mereka mampu menciptakan narasi bahwa ke depan lebih menarik untuk investor menaruh uang ke negara mereka daripada Indonesia.

Salah satunya adalah Cina, karena mereka memberikan stimulus untuk meningkatkan sumber daya purchasing power mereka dan memberi stimulus untuk menjaga likuiditas obligasinya di pasar sekunder. Selain itu, ada program mereka yang akan memperbesar likuiditas di pasar sahamnya.

Stimulus tersebut membuat banyak investor mau masuk ke Cina kendati pertumbuhan ekonominya sedang surut, karena kini ada likuiditas besar di pasar modal negara dengan perekonomian dan penduduk terbanyak di dunia itu. Implementasi kebijakan pemerintah komunis ini untuk artificial liquidity jelas membuat investor asing nyaman, karena mereka membutuhkan jaminan likuiditas kuat.

Biasanya dalam financial instrument, investor juga harus melihat misalnya, apakah pasar obligasinya likuid atau tidak. Investor asing menganalis dulu apakan bisa menjual misalnya US$ 1 juta hari ini, dan juga membeli US$ 1 juta hari ini.

Jika tidak, sangat susah investor asing mau masuk. Pasalnya, adanya likuiditas itu menjawab salah satu kepentingan utama investor asing. Biasanya mereka tidak mau membeli obligasi, tidak mau masuk ke financial instrument, jika tidak likuid.

Lalu, siapa yang akan memberi likuiditas itu? Di sinilah pemerintah Cina masuk untuk menjaga likuiditas, supaya ada aktivitas secondary market obligasi dan juga menarik ‘all the money’.

Sedangkan persoalan adanya likuiditas cukup masih menjadi kekhawatiran di pasar Indonesia. Akibatnya, sementara di Cina investor mulai masuk ke pasarnya, investor di sini mulai memutuskan keluar dari pasar keuangan RI ke yang ekonomi menjanjikan peningkatan pertumbuhan.

Butuh Dana Asing Gerakkan Ekonomi

Di sisi lain, meski saya yakin IHSG tidak akan ambruk, namun memang tertekan serius akibat banyak investor sangat ambivalen terhadap bursa saham dan pasar keuangan Indonesia. Soalnya tidak ada narasi yang meyakinkan mengenai prospek penguatan ekonomi RI ke depan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober lalu, investor bertanya-tanya bagaimana cara mantan menteri pertahanan ini melaksanakannya program-program penting nasional. Misalnya, apakah program down streaming atau hilirisasi serta energy security bakal lancar. Lalu, bagimana cara pemerintah dapat mengerjakan?

Apakah pemerintah akan lebih probisnis atau pro-government dengan membuat regulasi-regulasi? Pasalnya, yang sebelumnya terjadi menurut kami akan memperlambat progres Indonesia, soalnya ada berlebihan waiting.

Hal itu juga menjadikan Indonesia lebih susah untuk maju. Progres mendalam dalam bisnis juga sulit.
 

Sedangkan kalau ada probisnis, berarti pertama-tama harus ada banyak deregulasi dan harus ada penurunan tarif pajak. Jika sebelumnya dikatakan corporate tax akan diturunkan dari 22% ke 20%, hal itu sangat bagus jika segera dieksekusi.

Baca Juga

Pasar Otomotif Melemah, Hyundai Indonesia Pangkas Asumsi Penjualan Mobil Domestik  

Selain itu, juga harus diperhatikan untuk menurunkan pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan pribadi masyarakat juga harus diturunkan, karena purchasing power kita sudah mulai melemah. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, masyarakat harus ada lebih banyak uang untuk berbelanja. Kita tidak bisa berbelanja hanya dari kredit atau pinjaman.


Persoalannya, simpanan mayarakat kita umumnya kecil. Hal ini bisa kita lihat dari profil simpanan di rekening perbankan di Tanah Air. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebanyak 98% rekening masyarakat Indonesia dananya di bawah Rp 2 juta, tepatnya Rp 1,8 juta.

Hal ini menjadi concern investor dan mejawab pertanyaan mengapa daya beli di Indonesia mulai melemah selama ini. Itulah sebabnya, investor masih fokus pada bagaimana cara pemerintah bisa membuat orang memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja pribadi, yakni menurunkan tarif pajak.

Jangan Terlalu Banyak Pajak dan Cukai

Sekarang, di Indonesia ada banyak pajak. Belum lagi untuk makanan dan minuman nanti, pemerintah akan melaksanakan atau sedang diskusi mengenai cukai baru minuman berpemanis dalam kemasan. Hal ini menjadi halangan untuk konsumen Indonesia ke depan, padahal sudah mulai melemah purchasing power rakyat Nusantara.

Baca Juga

Industri Padat Karya Kontraksi, Apindo Minta Insentif PPh 21 Pekerja Ditanggung Pemerintah

Padahal, consumer spending di Indonesia selama ini sangat dominan untuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Namun, pertumbuhannya akan terhambat jika ada terlalu banyak pajak dan bea/cukai yang membebani dunia usaha, ekonomi, dan masyarakat kita ke depan.

Perkuat Ekspor

Itu sebabnya, pertumbuhan PDB kita sangat susah untuk untuk lebih tinggi dari seputar 5%. Apalagi tahun ini dan tahun-tahun ke depan, harus mengandalkan dari government spending. Dan, kemungkinan income stream pemerintahan RI ke depan juga akan lebih susah, karena banyak utang besar sudah jatuh tempo. 

Lalu, dananya itu dari mana? Ini antara lain dari mengintensifkan tarif impor.

Namun, pertumbuhan PDB kita mustahil untuk mencapai target pemerintah 8% jika tidak ada stimulus kuat. Pasalnya, yang lebih wajib itu adalah mendorong banyak foreign direct investment. Kita harus lebih agresif bersaing menarik masuk FDI global.

Globalisasi Memudar 

Jika kita tidak bisa berbuat banyak untuk menarik lebih agresif FDI, yang kita harus lalukan adalah wajib lebih agresif ekspor, meski gambaran ekspor kita yang masih termasuk bagus saat ini tidak bisa melulu menjadi andalan ke depan. Pasalnya, dalam soal importasi, negara-negara luar masing-masing mulai lebih tidak mau mengimpor lebih banyak dari negara lain. 

Era globalisasi sudah mulai menjadi histori, masa lalu, mulai ditinggalkan. Kini, nasionalisme mulai bangkit lagi di mana-mana, jadi kita harus juga memantaunya.

Artinya, ekspor memang sudah menjadi bagi kita good thing for now, tapi tidak bisa terlalu diandalkan untuk pencapaian akselerasi ekonomi kita ke depan. Oleh karena itu, kita harus mendorong daya beli dengan menurunkan tarif perpajakan pribadi dan menarik dana asing, dengan segera memangkas pajak penghasilan badan seperti pernah direncanakan. (Bahan opini dibantu Petra Andriyani Mulyo Wibisono dari Investortrust.id) ******