Ini Program Prioritas 100 Hari Pertama Menaker Yassierli, Termasuk UMP
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi salah salah satu program prioritasnya di 100 hari pertama masa jabatannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Yassierli usai mengikuti serah terima jabatan Menaker dengan Plt Menaker Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
"100 hari pertama, kebetulan momentumnya yang pertama adalah memang terkait tentang (penentuan) UMP. Ini kami sedang bahas bersama, ini memang jadi isu yang cukup strategis," katanya.
Baca Juga
Kemenaker Peroleh Rekomendasi Dewan Pengupahan Soal Formulasi UMP 2025, Ini Bocorannya
Pria yang merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan pihaknya akan membahas besaran UMP dengan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Seperti diketahui, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tahunnya pada 21 November.
Kemudian, pada 100 hari pertama jabatannya sebagai Menaker, Yassierli berupaya menciptakan lebih banyak peluang kerja. Dia menyebut kebijakan hilirisasi komoditas strategis dan digitalisasi berpeluang menciptakan lapangan kerja baru.
"Pak Presiden berharap harusnya kita juga bisa melihat digitalisasi, hilirisasi itu kemudian menjadi sesuatu. Kita mungkin perlu keluar dengan kebijakan, mungkin ya karena ini kita masih susun," ujarnya.
Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan Kemenaker akan melakukan pemetaan kompetensi untuk menciptakan peluang kerja baru di tengah situasi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga akan melakukan peningkatan kemampuan (upskilling) dan penyesuaian kemampuan (reskilling) sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.
Baca Juga
"Ini juga saya lihat banyak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selama ini. Dan itu kita harus lanjutkan, harus kita scale up (tingkatkan). Kita pastikan bahwa kurikulum-kurikulum terkait tentang pelatihan itu kemudian benar-benar sesuai dengan kebutuhan di industri," tuturnya.
Yassierli mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin lebih banyak SDM Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka diarahkan untuk bekerja di industri jasa dan medis. Hal tersebut masih terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lahir di pemerintahan Prabowo.
"Dan terakhir, kita juga ingin meneruskan reformasi birokrasi dan ini menjadi tantangan sendiri di internal kementerian. Karena ini juga nanti akan berdampak kepada kinerja dari kementerian ini sendiri," pungkasnya.