Jumlah Koperasi Menyusut, Permodalan Meningkat
JAKARTA, investortrust.id - Dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkap jumlah koperasi menyusut. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, pada tahun 2014, jumlah koperasi 209.488 unit, yang kemudian melalui skema pemutahiran menyusut menjadi 130.119 unit di tahun 2023.
"Namun demikian, permodalan koperasi justru meningkat, meski jumlah koperasi menyusut dalam satu dekade. Kami (Kemenkop UKM) melakukan berbagai terobosan untuk mendukung pengembangan koperasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Dia menjelaskan, jumlah permodalan koperasi terus meningkat. Ini dari Rp 200,66 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 275,06 triliun di tahun 2023.
"Kemudian dari 23.506 usaha simpan pinjam koperasi yang masih berproses di self declare dalam rangka tindak lanjut UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), yaitu sebesar Rp 235,7 triliun," tuturnya.
Baca Juga
Dia membeberkan, hasil dari kebijakan yang ditetapkan selama periode tersebut dapat mendorong peningkatan kontribusi usaha koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dari 5,7% menjadi 6,2% di tahun 2024. Dia juga mengungkap sejumlah kebijakan afirmatif yang telah diterapkan.
"Ini di antaranya adalah program koperasi modern yang dilaksanakan mulai 2020 hingga 2023. Yang telah diintervensi sebanyak 400 koperasi dan akan menjadi 500 koperasi modern pada tahun 2024," paparnya.
Ekosistem Hulu Hilir Ciptakan Nilai Tambah
Selain itu, lanjut dia, ada program korporatisasi petani yang menghadirkan ekosistem hulu hilir dengan menciptakan nilai tambah ekonomi, bagi petani anggota koperasi. Dalam program ini, petani menjadi penyedia bahan baku/supplier dan koperasi menjadi konsolidator dan aggregator produk pertanian dengan mencari pasar/offtaker.
"Kami ingin koperasi menjadi bagian dari rantai pasok dari ekosistem bisnis, dan terhubung dengan dunia usaha lain atau industri. Program hilirisasi koperasi kita dorong agar terintegrasi dari hulu ke hilir, dalam konteks koperasi di sektor riil," tutur dia.
Baca Juga
Suku Bunga BI Turun, Ekonom: Ungkap Dampak bagi UMKM dan Belanja Masyarakat
Program atau kebijakan lain yang ditempuh pemerintah melalui Kemenkop UKM dalam pengembangan koperasi yaitu pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (M3) berbasis koperasi. Melalui program ini, petani sawit mendapat kepastian harga tandan buah segar (TBS) dan memperoleh manfaat dari proses hilirisasi crude palm oil (CPO), sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
Saat ini, sudah ada lima pabrik minyak makan merah yang sedang dibangun secara mandiri oleh koperasi. "Kami harap akan ada 6 - 8 pabrik minyak makan merah yang nantinya dikelola oleh koperasi, untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng yang lebih berkualitas dan bergizi," tandas dia.