Indonesia 30 Tahun Terjebak Middle Income Trap, UMKM Harus Masuk Rantai Pasok Industri untuk Jadi Negara Maju

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, Indonesia selama 30 tahun sudah terjebak middle income trap. Agar Indonesia bisa menjadi negara maju, maka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus masuk rantai pasok industri nasional, seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Cina.

“Kalau masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korea, dan Cina, begitu industrinya masuk ke global, UMKM mereka juga masuk. Itulah sebabnya, ekspor UMKM di sana juga besar,” kata Teten di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Baca Juga

Sri Mulyani Sebut Reformasi Struktural Bisa Dorong Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Sedangkan UMKM di Indonesia tidak menjadi bagian rantai pasok industri. UMKM di Tanah Air independen, bahkan bersaing dengan industri.

“Jika melihat UMKM hanya sebagai subsistem seperti saat ini, ya ekonomi kita akan begitu-begitu saja. Jika desain UMKM masih untuk ekonomi rumah tangga, ya kita tidak akan menjadi negara maju tahun 2045 (visi Indonesia Emas 2045 mencapai pendapatan per kapita naik menjadi US$ 30.000, dibandingkan US$ 4.580 tahun 2023),” ujar Teten.

UMKM ini jumlahnya sekitar 65,5 juta tahun 2023. Teten juga menegaskan, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM di Indonesia menembus 97% dari total tenaga RI. Hal ini terjadi sejak diterpa krismon tahun 1998, yang membuat industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 18% dari produk domestik bruto (PDB) RI. 

Baca Juga

Kelas Menengah Turun 1,7 Juta ke 47,8 Juta Orang Dua Tahun, Ini Profilnya

 

Minyak Goreng Merah Hanya Rp 8.000/Liter

Teten menjelaskan, upaya memasukkan UMKM dalam rantai pasok industri menjadi bahasan dalam buku kedua dari total 7 buku serial  “Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM”, yang diterbitkan Kemenkop UKM. Buku kedua ini berjudul “Rumah Produksi Bersama dan Minyak Makan Merah: Koperasi Modern Memutar Roda Hilirisasi & Industri Menengah Nasional”.

Rumah Produksi Bersama (RPB) merupakan upaya menciptakan fondasi industri menengah berbasis kekayaan lokal, sekaligus menjadi cara memodernisasi koperasi. Koperasi bisa memiliki pabrik. 

“Di buku tersebut juga dijelaskan tentang hilirisasi sumber daya alam skala kecil, rantai pasok dan rantai hilisasi, serta tata kelola RPB oleh koperasi. Selain itu, inovasi teknologi hingga aspek pembiayaan dan aspek pemasaran RPB,” ujar Teten. 

Sementara itu, terkait hilirisasi sawit untuk produk Minyak Makan Merah, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pemerintah berharap hal itu dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, terutama yang sudah dalam bentuk koperasi. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat meresmikan Pabrik Minyak Makan Merah di Kabupaten Deli Serdang, pada 14 Maret 2024.

. 
"Sekarang adalah momentum untuk merestukturisasi industri sawit di Indonesia. Petani itu memiliki 40% perkebunan sawit, yang perlu mendapatkan pembiayaan agar mereka juga berkembang menjadi industri. Itulah sebabnya Minyak Goreng Merah dikhususkan untuk petani sawit lewat koperasi. Minyak Goreng Merah bisa dijual harga Rp 8.000 per liter, sementara minyak goreng biasa yang disubsidi harganya Rp 14.000 per liter," papar Teten.  

Meski harganya jauh lebiih murah, Minyak Goreng Merah justru jauh bermanfaat untuk kesehatan. Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Minyak Makan Merah masih mempertahankan kandungan senyawa fitonutrien.

Kandungan tersebut meliputi karoten sebagai sumber vitamin A, tokoferol dan tokotrienol sebagai vitamin E, dan squalene. Oleh karena itu, Minyak Makan Merah berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional, antara lain sebagai salah satu satu bahan pangan anti-stunting.

Asam oleat dan asam linoleat dalam kandungan Minyak Makan Merah berfungsi untuk pembentukan dan perkembangan otak, transportasi, dan metabolisme pada anak. Minyak Makan Merah juga sesuai digunakan untuk menumis bahan pangan, salad dressing, bahan baku margarin, dan shortening.