Kejar Kekurangan APBN 2025, Jadi Alasan Tim Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Djiwandono mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.600 triliun yang disiapkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan cukup untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.
“Karena untuk tahun 2025 pertumbuhan minimal harus sampai 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar ke 6%-7% ke 8%” kata Drajad di acara Indonesia Future Police Dialog, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Drajad mengatakan kekurangan pembiayaan APBN 2025 sebesar Rp 300 triliun. Untuk menutupi kekurangan itu, ujar Drajad, diperlukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan dari pajak.
Baca Juga
Soal Nasib Badan Penerimaan Negara, Anggota DPR: Tunggu Pengesahan UU Kementerian Negara
“Jawabannya memang, kita melalui BPN. Tapi, BPN itu, yang belum kita diskusikan, mengandung tiga transformasi,” ujar dia.
Drajad menjelaskan tiga transformasi yang akan digelar lewat BPN yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan budaya. Drajad menilai penggunaan teknologi dapat meminimalkan pertemuan pembayar dan petugas pajak.
Sementara itu, Drajad menerangkan transformasi budaya akan menjadi cara berubah yang paling sulit. “Transformasi kultur, ini yang paling susah. Tapi, kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” kata dia.
Ia pun berharap pembentukan BPN dapat secara penuh mengoptimalkan penggunaan teknologi, salah satunya penggunan teknologi daring secara penuh.
Penggunaan teknologi, dia menganalogikannya dengan sistem pembayaran dengan QRIS. Ketika seseorang membayar segelas kopi di sebuah kafe menggunakan QRIS, pajak yang tercantum dalam segelas kopi tersebut bisa langsung mengalir ke Dinas Pendapatan Daerah.
Baca Juga
Pemerintahan Prabowo Subianto Pastikan Buat Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara
“Langsung pajaknya dipotong otomatis. Nggak perlu face to face meeting, nggak perlu koleksi faktur, nggak perlu restitusi. Itu bisa dilakukan Dispenda. Kenapa BPN nggak bisa lakukan? 100% total?” ujar dia.
Selain itu, alasan pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk BPN karena selama ini anggaran pemerintah untuk membayar utang terbilang besar. Dia mengkalkulasi setidaknya 45% dari pendapatan negara digunakan untuk membayar utang negara.
“45% dari total dari pendapatan negara mengalir ke debt services. Pokok maupun bunga,” tutur dia.