Kemenkop UKM Pastikan Skema Credit Scoring Dieksekusi Pemerintahan Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memastikan skema credit scoring dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) akan dieksekusi mulai tahun depan, atau di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Mikro Kemenkop UKM, Yulius.
Menurut Yulius, pemerintah tengah menyempurnakan skema credit scoring sebelum akhirnya dieksekusi pemerintahan Prabowo. Dia mengungkap, skema ini tengah diuji coba melalui tiga perbankan besar, di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dia menambahkan sebanyak 72.000 nasabah menjadi pilot project dalam uji coba skema credit scoring.
"Kita belum bisa (eksekusi) masih uji coba, target berlaku tahun depan," kata Yulius dalam konferensi pers di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Baca Juga
Konsorsium Credit Scoring Bakal Jadi Pengawas dan Penentu Kriteria UMKM Pengaju Pinjaman
Kemudian, dia mengatakan uji coba yang dilakukan melalui 3 bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, telah cukup menjadi pilot project skema credit scoring. Sementara itu, dia mengungkap skema ini telah disetujui oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nantinya, lanjut dia, pemerintah akan membentuk konsorsium sebagai stakeholders pelaksanaan skema credit scoring. Konsorsium ini akan menentukan kriteria debitur, model penyaluran hingga sistem yang akan dijalankan. Adapun konsorsium ini akan melibatkan Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemenkop UKM, dan OJK.
"Kita sadar dengan data historikal bank banyak UMKM yang tertolak untuk KUR, dan kedua, penolakan terjadi karena UMKM tidak pakai agunan, sehingga kita buat sistem alternatif credit scoring," jelas dia.
Baca Juga
Pemerintah Ingin Terapkan Credit Scoring, UMKM Bisa Ajukan Pinjaman Kredit Tanpa Agunan
Dia menceritakan penyaluran KUR yang ada saat ini umumnya menggunakan data yang telah ada di perbankan. Namun data-data yang tersebut pada kenyataannya tidak mencakup seluruh UMKM.
Bedanya dengan credit scoring yang biasa itu hanya memakai data eksisting dari perbankan, dan data histroris dan itu ternyata tidak cukup mencakup seluruh UMKM. Dia mengungkap banyak UMKM yang belum mendapatkan slip namun memiliki potensi untuk mengajukan pinjaman KUR.
"Atas dasar itu kami menggunakan pendekatan yang lebih progresif, yaitu menggunakan data lain selain data pembukuan yaitu memakai berapa orang yang melakukan peminjaman, dengan menggunakan telko, bagaimana profilnya, dan juga kita gunakan data dari PLN dan BPJS," tutur dia.