PMI Manufaktur Masih Kontraktif, Menko Airlangga: Pemerintahan Prabowo akan Beri Stimulus
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan naik tipisnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2024 sebagai kondisi yang biasa saja. Meski naik, PMI itu masih berada di zona kontraktif atau di bawah 50.
“Ya, itu biasa saja. Itu short bulanan. Kalau kami lihat 3-6 bulan relatif lebih optimistis,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (1/10/2024).
Baca Juga
Terjadi Lima Bulan Beruntun, Deflasi September 0,12% Dikontribusi Makanan
Airlangga menjelaskan akan memberikan stimulus untuk mendorong PMI Manufaktur di atas 50. Meski demikian, stimulus tersebut dilakukan setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Stimulus nanti, sesudah tanggal 20 Oktober,” kata dia.
Penurunan Marginal
Berdasarkan data S&P, PMI Manufaktur Indonesia masih di bawah 50, meski pada September 2024, tercatat naik dari Agustus 2024 sebesar 48,9 ke 49,2. Sementara itu, PHK tercatat naik.
“PMI Indonesia menunjukkan penurunan marjinal dan sedikit lebih lambat,” tulis Economic Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith.
Baca Juga
Menurut Paul, kinerja perekonomian sektor manufaktur Indonesia berkaitan dengan kondisi makroekonomi global yang sedang lesu pada September 2024. Meski demikian, lanjut dia, perusahaan-perusahaan menyikapi lesunya kondisi ekonomi ini dengan menambah jumlah tenaga kerja.
“Ini di tengah harapan kondisi peroperasian dan perekonomian akan lebih stabil pada tahun mendatang, optimistis dengan perkiraan pada September hingga level tertinggi selama tujuh bulan,” kata dia.
Sementara itu, pada kesempatan terpisah sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi nasional. Hal lantaran kurangnya keberpihakan kepada industri dari sebagian pengambil kebijakan di pemerintahan.
“Terutama tak hadirnya hati pada sebagian pengambil kebijakan di pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada di mulut, tapi tak meresap di hati dan tak mewujud dalam amal perbuatan,” katanya.