Prabowo Subianto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%, Indef: Bisa Tercapai Asal....
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa tercapai di masa depan.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, presiden baru harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Hal itu diungkapkan Esther dalam acara Diskusi Publik bertajuk "Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat" yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (12/9/2024)
"Pertumbuhan ekonomi yang sekarang hanya berkisar 5%, namun presiden terpilih Prabowo menyatakan target pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8%. Nah, apakah memang target ini real atau maksudnya akan tercapai atau tidak? Tentunya kita harus melihat kapasitas fiskal yang kita punyai," ujar Esther.
Esther menjelaskan, perlu upaya keras untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Menurutnya, kapasitas fiskal harus diperluas dengan meningkatkan penerimaan negara dan bijak dalam alokasi anggaran.
"Apakah memang bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi dan kalau memang kapasitas fiskal kita tidak terpenuhi atau tidak cukup, apakah yang langkah yang bisa kita lakukan?," ungkap Esther.
Sehubungan dengan hal tersebut, Esther mengatakan bahwa jika melihat kebelakang, yakni dari tahun 1972 hingga 2023, maka tren rasio pajak di Indonesia cenderung menurun dan rendah.
Meski begitu, tren rasio pajak pada periode 1978-1980 dan 1990-1992 cukup tinggi, di mana berada dikisaran belasan hingga 20-an persen. Namun, di tahun 2023 justru mengalami tren penurunan.
"Tertinggi pada tahun 1982 itu sekitar 22%, kemudian tahun 1990 itu sekitar 19%, terus kemudian tahun 2001 itu sekitar 16%. Ini kondisinya terus menurun hingga mencapai 10% saja," kata Esther.
Lebih lanjut, Esther pun membandingkan sisi penerimaan pajak pada tahun 2014 yang merupakan awal periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mana penerimaan pajak mencapai target hanya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
"Itu pun karena harga komoditas yang booming, pada saat itu kelapa sawit. Nah, sehingga berdampak positif pada penerimaan pajak," papar Esther.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Esther mengatakan bahwa belanja modal (pengeluaran pembangunan) lebih kecil dari pada pengeluaran rutin.
"Artinya belanja pembangunan ini seharusnya itu lebih besar daripada pengeluaran rutin, ini malah terjadi sebaliknya," terang Esther.
Di sisi lain, Esther membeberkan, rasio utang terhadap PDB juga relatif tinggi, yakni sebesar 38%. Esther mencatat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, utang Indonesia naik hingga tiga kali lipat.
"Nah, investasi pun tidak ramah pada penciptaan lapangan pekerjaan," jelas Esther.
Terkait hal itu, Esther menyarankan agar pemerintahan selanjutnya lebih memperhatikan kapasitas fiskal terlebih dahulu.
"Kalau melihat dari sisi fiskal, kapasitas kita itu ruang fiskal kita itu kecil, karena rasio pajak atau penerimaan negara dari pajak itu cenderung turun dan rendah, kemudian dari sisi pengeluaran itu lebih condong pada pengeluaran rutin, tidak pada belanja modal," imbuh Esther.