Banyak Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7-8%

JAKARTA, investortrust.id – Atmosfer perekonomian terkini, baik domestik maupun global, membuat banyak pihak pesimistis tentang prospek ekonomi ke depan. Apakah itu untuk jangka pendek-menengah, maupun jangka panjang mewujudkan Indonesia Emas 2045. Begitu banyak persyaratan yang harus dilalui, termasuk pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7-8% agar dua dekade ke depan pendapatan per kapita kita menembus US$ 30.000.

Dalam Investortrust CEO Forum yang digelar pada Kamis (29/8/2024), para panelis sependapat bahwa jalan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan jalur menuju Indonesia Emas 2045 sangat berat namun bukan mustahil bisa dicapai. Termasuk untuk meraih pertumbuhan ekonomi minimal 7% per tahun.

Forum yang digelar dalam rangka ulang tahun pertama Investortrust.id ini menampilkan pembicara kunci Laode M Kamaluddin, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran, serta panelis Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, Kepala Ekonom BCA David Sumual, CEO PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi, dan Ekonom Bank Mandiri Dyan Ayu Yustina. Bertindak sebagai moderator, CEO Investortrust Primus Dorimulu.

Turut memberikan sambutan dalam forum ini adalah Komisaris Utama Investortrust Sejahtera Indonesia, Ilham Habibie, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N Bakrie, dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Hartono.

Anindya N Bakrie, menilai hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif pada 2045 atau mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam pandangan Anindya, keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan energi yang dicita-citakan oleh seluruh negara di dunia dapat dengan mudah diwujudkan oleh Indonesia melalui hilirisasi dan digitalisasi. Hilirisasi akan meningkatkan industrialisasi yang nantinya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Selama ini, sektor industri berperan aktif sebagai mesin pembangunan yang membawa dampak turunan, antara lain meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari komoditas ekspor. Selain itu, industrialisasi bertujuan untuk mewujudkan food security (keamanan pangan), health security (keamanan kesehatan), dan energy security (keamanan energi). 

Indonesia membutuhkan kebijakan untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya mineral, agar bisa dinikmati masyarakat Indonesia, bukan diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang bisa dijadikan basis industrialisasi untuk menaikkan nilai tambah. Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 3.692 gigawatt (GW). Keanekaragaman hayati yang berperan sebagai penyimpan karbon juga memberikan nilai tambah bagi Indonesia yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menggenjot industrialisasi.

Lebih dari Hilirisasi

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede mengatakan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi minimal 7% perlu dilakukan berbagai strategi. Menggenjot hilirisasi, terutama sektor mineral dan batu bara (minerba) adalah salah satu cara, namun itu tidak cukup.

“Yang terpenting justru mendorong sektor-sektor penyerap lapangan kerja dalam jumlah besar (broad based job creator). Negeri ini membutuhkan 3-4 juta lapangan kerja baru per tahun,” tuturnya.

Untuk itu, dibutuhkan investasi, baik asing maupun domestik. Dalam lima tahun ke depan, kata Raden, Indonesia membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sebesar US$ 800-1.000 miliar.

Raden membuat simulasi kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan tertentu. Jika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 7%, investasi skenario business as usual sekitar 39,5% dari PDB. Saat ini masih sekitar 28-29% PDB.Tapi jiga berambisi tumbuh 8%, rasio investasi terhadap PDB harus 45,1% PDB. Itu setara dengan tambahan FDI US$ 150-200 miliar.

Raden juga menekankan pentingnya efisiensi investasi. Menurut dia, efisiensi penggunaan kapital diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Makin tinggi ICOR berarti makin boros kapital.

Selain itu, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus melakukan infusi atau adaptasi teknologi baru dalam produksi serta melakukan inovasi untuk mendongkrak nilai jual hasil produksi.

Dalam pandangan Raden, untuk menjadi negara maju pada 2045, dengan pendapatan per kapita US$ 30.000, maka target pertumbuhan rata-rata ke depan cukup 7%. Target 8% menurut dia terlalu ambisius. Syaratnya, dalam 15-20 tahun ke depan tidak terjadi boom and bust seperti saat krisis tahun 1997-98. “Saat itu kita bertumbuh 8%, tapi tahun 1997 kita minus 13% dan hilanglah momentum satu dekade,” ujar Raden. 

Kuncinya Kelas Menengah

Sementara itu, para analis berpandangan senada bahwa kelas menengah menjadi kunci untuk menopang terwujudnya negara maju. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual khawatir kelas menengah Indonesia mengalami stagnasi dalam 5-6 tahun terakhir. Salah satu indikasinya, penjualan mobil stagnan di sekitar 1 juta unit per tahun. 

Untuk menumbuhkan kelas menengah, diperlukan berbagai strategi. Pertama adalah realokasi investasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja yang diharapkan bertransformasi menjadi kelas menengah.

Kedua, perbaikan struktur tenaga kerja Indonesia, yang saat ini masih mirip dengan negara-negara yang ekonominya berbasis komoditas di Afrika dan jazirah Arab. David menyoroti, di sektor formal, 37% sarjana bekerja di sektor jasa pendidikan dan 11% jasa pemerintahan. Mestinya lebih banyak pekerja di sektor manufaktur dan pertanian, namun dengan produktivitas lebih tinggi, agar upah bagus sehingga mendongkrak daya beli.

Untuk menjadi negara maju, kata Raden, dibutuhkan dukungan kelas menengah sekitar 80% pada 2045. Saat ini baru 20%. Sementara untuk menumbuhkan kelas menengah, pilar utamanya ada manufaktur dan sektor formal dengan tingkat prodiktivitas yang tinggi. “Celakanya, akhir-akhir ini sektor manufaktur kita kian tertinggal,” tutur Raden.

Plt Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan adanya penurunan jumlah kelas menengah di Tanah Air pada 2024 gegara Covid-19. Pada 2021, jumlah penduduk kelas menengah mencapai 53,83 juta orang atau 19,82% dari jumlah penduduk. Pada 2024, jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau 17,13% dari jumlah penduduk.

Sebanyak 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, 22,98% di sektor industri, dan 19,97% di sektor pertanian.

Sedangkan calon kelas menengah tercatat 137,5 juta orang (49,22% dari jumlah penduduk). Namun mereka rentan jatuh ke kelompok penduduk miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pada Tahun 2045 ketika Indonesia mencanangkan sebagai negara berpendapatan tinggi (US$ 30.000 per kapita), jumlah penduduk sebanyak 324 juta, 65% usia produktif, dan 70% adalah kelas menengah.

Strategi lain untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan produktivitas. David Sumual berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menaikkan total factor productivity (TFP) Indonesia yang rendah. TFP rendah karena 77% dari total 212 juta pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Itulah yang membuat tax ratio rendah, sehingga mengejar level 14% saja sulit.

Faktor lain penyebab rendahnya TFP adalah angka Program for International Student Assessment (PISA) yang rendah. Skor PISA Indonesia pada 2022 untuk matematika berada di peringkat 69, sains di 67, dan membaca 71 dari 80 negara yang dinilai. Selain itu, lulusan sarjana science, technology, engineering, and mathematics (STEM) juga terbilang rendah, hanya 18,5%.

Langkah lain adalah digitalisasi. Menurut Anindya Bakrie, digitalisasi menjadi senjata untuk meningkatkan nilai tambah dari industri yang sudah dikembangkan di Indonesia. Ini antara lain terjadi di perbankan. Namun digitalisasi menuntut pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang serius. Dia melihat bahwa kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto-Gibran berdampak positif terhadap upaya perbaikan kualitas SDM, khususnya dalam jangka panjang.

Kendala Vs Optimisme

Banyak kendala yang dihadapi Indonesia saat ini, namun itu juga tidak boleh menutup optimisme ke depan. Beberapa kendala tersebut antara lain ketergantungan Indonesia terhadap komoditas. Menurut David Sumual, sejak 1971, sekitar 37% masa perekonomian Indonesia terbantu oleh kondisi global. Hanya 26% periode ketika indeks dolar kuat tapi harga komoditas lemah, yakni di 1998 dan 2018.

David juga mengingatkan lemahnya pertumbuhan China, hanya

di bawah 5%. Padahal China merupakan salah satu pasar ekspor utama Indonesia. Investori China juga masih tinggi. Itulah salah satu penyebab indeks manufaktur (PMI) Indonesia merosot ke bawah 50 atau fase kontraksi.

Menkeu Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan. Ada risiko dan ketidakpastian yang bersumber dari tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, seperti perubahan iklim, digitalisasi, serta masalah demografi.

Di balik kendala yang ada, seluruh komponen harus punya optimisme tinggi dalam menghadapi perekomian ke depan. Anindya mengajak semua pihak untuk belajar dari kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024, bahwa salah satu kunci keberhasilan adalah optimisme. Kontingen Indonesia meraih dua emas di Olimpiade Paris 2024 karena optimisme, padahal dihadapkan pada kondisi yang terbilang sulit.

Anindya juga yakin transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran bakal berjalan dengan baik dan mulus. Dia berharap, pemerintahan baru bukan hanya melanjutkan keberhasilan pemerintahan sebelumnya, tetapi juga menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar.

Dia menyebut, pemerintahan baru dibekali fondasi yang kuat, anggaran yang memadai. Misalnya anggaran infrastruktur Rp 400 triliun dan anggaran MBG Rp 71 triliun. “Ini semua akan membawa kesempatan dunia usaha untuk berpartisipasi," ujarnya. 

David Sumual juga optimistis anggaran tahun depan aman, karena pemerintah lebih pruden dan konservatif menghadapi kondisi eksternal yang penuh ketidakpastian.

Dalam asumsi makro RAPBN 2025, disepakati pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7%. Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut nilai fundamental rupiah berada di kisaran Rp 15.300-15.700 per US$. 

Untuk pasar modal, CEO PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi berpendapat, pertumbuhan pasar modal bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karea itu, dia berharap pemerintahan baru harus menjaga pertumbuhan ekonomi. “Indeks harga saham gabungan (IHSG) menuju level 8.000 atau tidak tergantung apakah pemerintah baru dan para menterinya pro-growth atau tidak, juga bagaimana menjalankan anggaran secara efisien,” ujarnya.

Dia memberi contoh ekonomi India yang kini maju pesat karena digitalisasi besar-besaran. Sedangkan China maju di bidang manufaktur dan pertanian, karena dulu mengirim mahasiswa untuk menimba ilmu ke berbagai negara yang teknologinya canggih di kedua sektor tersebut, khususnya Amerika Serikat. Indonesia bisa mengadopsi rute menuju sukses kedua negara.

Sementara itu, Laode M Kamaluddin, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran menyebutkan, Indonesia memiliki potensi transaksi pasar karbon per tahun sekitar Rp 2.875,7 triliun. Hal ini dengan asumsi target pengurangan emisi karbon sebesar 5,88 miliar ton CO2 serta permintaan pasar karbon global meningkat 29% per tahun hingga tahun 2030.

Jika diasumsikan harga karbon US$ 5/ton, Indonesia akan mengantongi Rp 416,8 triliun per tahun. Tapi jika harga melonjak ke US$ 34,5, Indonesua bisa meraup dana Rp 2.875,7 triliun per tahun. “Ini new game dan dibutuhkan banyak orang untuk bekerja,” papar Laode.

Memang, untuk mewujudkan potensi pasar karbon tersebut butuh biaya investasi mahal, sebesar Rp 4.000 triliun, meliputi sektor  forest and other land uses (FOLU) Rp 309,01 triliun, energi Rp 3.500 triliun, industrial processes and production use (IPPU) Rp 0,93 triliun, limbah sebesar Rp 185,27 triliun, dan pertanian sebesar Rp 7,23 triliun.

Asta Cita

Berbekal semua itu, pandangan-pandangan yang mengemuka dalam Investortrust CEO Forum ini cenderung satu frekuensi bahwa Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun hal itu harus ditempuh melalui desain strategi besar yang terencana dan visioner, serta diimplementasikan secara konsisten.

Dan di lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan diuji dengan visi-misinya yang dikemas dalam Asta Cita, yang bakal diimplementasikan melalui 17 program prioritas. Dalam 8 misi itu, Prabowo-Gibran antara lain akan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, mereka berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Prabowo-Gibran bertekad mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dan tidak lupa pula untuk membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. ***