Banggar DPR Minta Asumsi Kurs di RAPBN 2025 diubah Jadi Rp 15.900/US$
JAKARTA, investortrust.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah menyesuaikan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat ini, asumsi makro nilai tukar rupiah di RAPBN tercatat sebesar Rp 16.100/US$.
“Persoalan nilai tukar rupiah selama ini juga selalu membuat kita pening. Grafik transaksi kurs kita dalam jangka panjang cenderung melemah,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga
Indeks Dolar Rebound, Kurs Rupiah Melemah ke Rp15.509/USD Selasa
Said mengusulkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa diubah menjadi Rp 15.900/US$. Saat ini, berdasarkan kurs Jisdor yang dikeluarkan BI, rupiah berada di level Rp 15.509/US$.
“Untuk tahun 2025, pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100/US$. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level 15.900/US$,” ujar dia.
Bunga SBN Tinggi Jadi Beban
Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengajukan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1%. Ini naik dibanding dalam APBN 2024 sebesar 6,7%.
Said menyebut suku bunga tersebut dapat menjelma menjadi beban tinggi bagi pemerintah nantinya. Ia menjelaskan, jumlah kumulatif bunga utang Indonesia sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp 2.569,4 triliun. Dengan tingkat suku bunga SBN yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, hal ini akan berpotensi membuat fiskal RI menjadi tidak kredibel.
Baca Juga
Ini Penjelasan BKF soal Penetapan Nilai Tukar Rp 16.100 per US$ di Asumsi Makro RAPBN 2025
“Pimpinan Banggar DPR berharap suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata-rata 6,9%. Ke depan, didorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah,” ucap dia.
Politisi dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini menyebut pemerintah perlu mempelajari dan mengembangkan praktis terbaik dalam mengelola tingkat suku bunga dari negara-negara dengan perekonomian yang setara dengan Indonesia. Menurut dia, suku bunga surat utang negara lain berada di level 1%-3%.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi makro 2025, terutama nilai tukar rupiah dan imbal hasil SBN ditetapkan untuk mewaspadai penerbitan surat utang AS yang berpotensi membanjir akibat defisit fiskal yang terus melebar di negara adidaya tersebut. “Indonesia dalam hal surat berharga -- di antara emerging markets -- memiliki daya tarik yang cukup besar karena fondasi fiskal yang terjaga baik. (Di sisi lain) risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu kita waspadai dan kita cermati,” tutur Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).