RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 Triliun, Defisit Dijaga 2,40% PDB

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah merancang APBN 2027 dalam skala terbesar sejauh ini, dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Meski belanja menembus Rp4.000 triliun, pemerintah menargetkan defisit anggaran tetap terkendali sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2027 didesain tetap ekspansif tetapi terarah, kolaboratif dan menjaga kehati-hatian fiskal. Pemerintah ingin APBN bukan hanya berfungsi sebagai dokumen penerimaan dan pengeluaran negara, melainkan menjadi instrumen untuk melindungi rakyat dan memperbesar kapasitas ekonomi nasional. “APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” kata Prabowo dalam pidato di hadapan DPR RI, Jumat (14/08/2026).

Belanja negara Rp4.097,2 triliun tersebut meningkat Rp254,5 triliun atau sekitar 6,6% dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara Rp3.426 triliun bertambah Rp272,4 triliun atau sekitar 8,6% dari APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dengan pendapatan tumbuh lebih cepat daripada belanja, pemerintah dapat memperbesar pengeluaran sekaligus menurunkan defisit. Pembiayaan anggaran dirancang Rp671,2 triliun, lebih rendah Rp17,9 triliun dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.

Rasio defisit pun turun dari 2,68% PDB pada APBN 2026 menjadi 2,40% PDB dalam RAPBN 2027. Prabowo bahkan mengatakan pemerintah akan berupaya menekannya lebih rendah lagi. “Defisit ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujarnya.

RAPBN tersebut disusun dengan asumsi PDB nominal sekitar Rp27.987 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%.

Inflasi dipatok sekitar 2,5%, sedangkan asumsi nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS. Yield atau suku bunga SBN tenor 10 tahun diperkirakan sekitar 6,9%.

Pemerintah juga menggunakan asumsi Indonesian Crude Price US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, serta lifting gas sekitar 954.000 barel setara minyak per hari.

Dari sisi penerimaan, Prabowo menempatkan optimalisasi pendapatan sebagai salah satu fondasi RAPBN. Pemerintah akan menekan kebocoran penerimaan, memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027, pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati rasio penerimaan perpajakan pada kisaran 10,16%-10,50% PDB serta PNBP sekitar 1,85%-1,89% PDB.

Pemerintah juga mengandalkan digitalisasi perpajakan dan integrasi data untuk memperluas basis penerimaan, bukan semata-mata menaikkan tarif. Optimalisasi PNBP diarahkan antara lain melalui penguatan pengawasan sumber daya alam, digitalisasi pelayanan dan penegakan kepatuhan.

Dari sisi belanja, pemerintah menekankan efisiensi. Prabowo menyoroti belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Menurut data LKPP yang dikutip Presiden, konsolidasi pengadaan berpotensi menghasilkan efisiensi hingga sekitar 30%, atau mencapai Rp360 triliun dalam setahun.

Presiden memberi contoh pengadaan interactive flat panel untuk sekolah. Sebelumnya perangkat serupa dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah pengadaan dikonsolidasikan pemerintah, harga disebut turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit, sudah termasuk pengiriman dan pemasangan sampai wilayah terluar dan tertinggal.

Pemerintah karena itu berencana mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa sejenis, meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, menstandarkan spesifikasi serta melaksanakan proses pengadaan secara digital.

RAPBN 2027 juga membawa target sosial yang lebih agresif. Tingkat kemiskinan ditargetkan 6,0%-6,5%, turun dari target 6,5%-7,5% pada APBN 2026. Tingkat pengangguran terbuka dibidik turun menjadi 4,30%-4,87%, sedangkan rasio Gini ditargetkan membaik menjadi sekitar 0,362-0,367. Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Dengan demikian, skala APBN Rp4.097,2 triliun tidak hanya dimaksudkan memperbesar aktivitas pemerintah. Tantangan utamanya adalah memastikan tambahan belanja menghasilkan produktivitas, pekerjaan, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.