Ekonom Permata Bank Nilai Destry Damayanti Bisa Jaga Independensi BI dan Lanjutkan Kebijakan Moneter

JAKARTA, investortrust.id - Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan langkah positif yang dapat memberikan kesinambungan terhadap arah kebijakan moneter ke depan.

Menurutnya, Destry memiliki pengalaman yang cukup panjang di BI sehingga dinilai mampu melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan oleh Gubernur BI sebelumnya Perry Warjiyo.

“Kami meresponnya ini suatu hal yang positif dan juga pasar juga kami yakini merespon suatu hal yang positif. Karena tentunya kami melihat bahwa beliau sudah memiliki banyak pengalaman di BI sebagai DGS (Deputi Gubernur Senior) sudah hampir dua periode, dan juga saat ini sebagai Pejabat Gubernur Sementara,” ujarnya, dalam Virtual Media Briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Review Kuartal II 2026, Senin (10/8/2026).

Pengalaman tersebut, lanjut Josua, menjadi modal penting bagi Destry untuk memastikan kesinambungan kebijakan BI, terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian yang membutuhkan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas.

Ia berharap Destry dapat mempertahankan independensi BI apabila nantinya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan resmi menjadi Gubernur BI. sebab, independensi tersebut penting agar setiap keputusan moneter tetap didasarkan pada kondisi dan perkembangan data ekonomi.

“Harapannya, keberlanjutan kebijakan dari gubernur sebelumnya juga akan bisa menutup kekosongan setelah ditinggalkan Pak Perry, dan juga dalam hal bagaimana mengelola independensi saya pikir juga suatu hal yang penting. Dan pasar, juga kami berharap Bu Destry akan bisa menjaga independensi BI,” kata Josua.

Ia menilai, latar belakang Destry sebagai ekonom juga dapat mendukung pengambilan kebijakan BI yang berbasis data atau data dependent. Selain itu, bauran kebijakan atau policy mix BI dinilai masih akan menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Artinya bagaimana jamu-jamu dari Bank Indonesia, jamu pahit, jamu manis, ini akan masih akan menjadi salah satu terobosan dari Bank Indonesia yang tentu masih akan tetap bisa dilanjutkan,” ucap Josua.

Baca Juga

Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR

Pengelolaan Likuiditas Jadi Aspek Penting Bagi Gubernur BI Selanjutnya

Josua menambahkan, pengelolaan likuiditas juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian Gubernur BI ke depan. Normalisasi pengelolaan likuiditas perbankan perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeringan likuiditas ketika dana pemerintah yakni Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di perbankan kembali ditarik.

“Sebelumnya pun juga sudah ada kesepakatan bersama antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga ditengahi oleh DPR pada saat itu di awal Juni, di mana memang pengelolaan likuiditas ini dikembalikan lagi kepada Bank Indonesia, dan juga kebijakan fiskal difokuskan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.

Josua menilai, pembagian tugas itu perlu dijaga agar masing-masing otoritas dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Hal ini sekaligus mencegah kondisi likuiditas perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menjadi terlalu bergantung pada penempatan dana pemerintah.

“Jangan sampai nanti terjadi kondisi yang seperti kita lihat saat ini, di mana pada saat penempatan dana SAL di bank Himbara, dan pada saat nanti terjadi penarikan kembali membuat likuiditas perbankan, khususnya Himbara, ini kering. Makanya ini suatu hal yang harus dinormalisasi kembali, jangan sampai ini menjadi new normal buat kondisi likuiditas perbankan,” ucapnya.

Pentingnya Jaga Batas Independensi BI dengan Pemerintah

Lebih lanjut, Josua menekankan pentingnya menjaga batas antara independensi BI dan koordinasi dengan pemerintah. Pasalnya, independensi kebijakan moneter tidak berarti BI tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah.

“Independensi berbeda dengan koordinasi. Artinya koordinasi ini bagaimana tadi dalam hal program-program prioritas pemerintah ini perlu dikomunikasikan, dampaknya nanti kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi bagaimana, dampaknya kepada rupiah seperti apa. Ini semua harus dikomunikasikan dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan),” ujarnya.

“Sehingga harapannya komunikasi kebijakan itu bisa lebih lancar lagi ke depannya dalam hal pengelolaan likuiditas,” sambung Josua.