Kementerian PU Alokasikan Rp 1,65 T untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat pada 2027
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada 2027. Anggaran tersebut merupakan bagian dari pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp 98,47 triliun dan akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan, pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat menjadi salah satu fokus program kementeriannya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," kata Dody saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dipantau melalui siaran TV Parlemen, Sabtu (13/6/2026).
Dari total alokasi IBM tersebut, sebesar Rp 450 miliar akan digunakan untuk 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor sumber daya air. Sementara itu, Rp 1,2 triliun dialokasikan untuk 2.127 lokasi kegiatan pada sektor Cipta Karya.
Menurut Dody, pihaknya terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap pembangunan berbasis masyarakat tetap terjaga.
Baca Juga
"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujarnya.
Menteri PU menilai program IBM dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program P3TGAI ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.
Selain itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) difokuskan untuk meningkatkan akses air minum di desa-desa. Adapun Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diarahkan untuk mendukung layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) juga masuk dalam skema pembangunan berbasis masyarakat guna memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.
Sementara pembangunan jembatan gantung ditujukan untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang menghadapi keterbatasan konektivitas.
Di akhir pemaparannya, Dody menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan akuntabel.
"Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Dody.