Bangun Rusun MBR, Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp 4,53 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan alokasi anggaran infrastruktur untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan hunian vertikal sebesar Rp 4,53 triliun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah, mengatakan total anggaran belanja infrastruktur 2025 sebesar Rp 75,63 triliun. Selain untuk pembangunan rusun MBR dan pembangunan hunian vertikal, sisa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi baru maupun yang sedang dalam pembangunan.
"Jumlah anggaran ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu kita akan mengantisipasi dan mendukung apa yang menjadi tujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi untuk bidang sumber daya air," ujar Zainal dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Baca Juga
PUPR: Pembangunan 4 Halte Trem Otonom IKN Rampung 15 Agustus 2024
Terkait bidang sumber daya air, Zainal menyampaikan akan terus melanjutkan bendungan dan irigasi. "Baik pembangunan baru, maupun yang sedang kita lakukan, dan tentu peningkatan irigasi, dengan total 17.000 hektare," tambahnya.
Selain itu, dia bilang, pengairan di kawasan pertanian maupun tidak juga perlu pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.
"Hal lain yang juga kita penuhi adalah prasarana air baku, kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dimanfaatkan," sambung dia.
Baca Juga
Kementerian PUPR Kembali Rampungkan Pembangunan Infrastruktur, Kali Ini Flyover di Jawa Timur
Sementara itu, dalam hal konektivitas yang akan dikerjakan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, terutama untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua tersebar sepanjang 128,1 km.
"Kemudian untuk melanjutkan konektivitas melalui bebas hambatan sepanjang 4,83 km, jauh lebih kecil dibandingkan jalan nasional karena umumnya berupa dukungan konstruksi dan jembatan," tuturnya.
Sedangkan kegiatan yang menyasar di pedesaan yang sejalan dengan salah satu misi dari pemerintahan yang akan datang, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tidak hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga melanjutkan penyediaan air minum berbasis masyarakat di pedesaan.
"Termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan, dan juga membangun kawasan-kawasan pemukiman, gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan," ucapnya.