Indef Soroti Paradoks Pertumbuhan Ekonomi 5,61%, Waspadai Kebijakan Publik yang 'Misleading'
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memberikan catatan kritis terkait pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5,61%. Meski angka tersebut tergolong tinggi, Esther menilai adanya fenomena "paradoks pertumbuhan" karena dampak kesejahteraannya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Esther menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif tidak dibarengi dengan penguatan nilai tukar mata uang serta kualitas lapangan kerja.
"Bahwa kita sudah mendengar ya pengumuman dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi saat sekarang itu 5,61% ya. Sementara kita tahu bahwa sebenarnya pertumbuhan 5,61% itu di sisi lain kita melihat ada banyak catatan gitu. Artinya rupiah tetap terdepresi ya sekitar 17.300 untuk satu dolar, satu US dolar. Kemudian di sisi lain juga kita melihat bahwa pengangguran masih turun tipis dan adanya sektor informal yang mendominasi. Artinya banyak pekerja tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ini lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal gitu," ujar Esther dalam acara Diskusi Publik bertajuk "Menjaga Stamina Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61%, Ketua Kadin: Peluang Investasi di Daerah Makin Besar
Kondisi ini, menurut Esther, memicu keraguan di sektor keuangan. Ia mencatat adanya pelarian modal asing (capital outflow), serta defisit fiskal yang perlu mendapat perhatian serius.
"Nah, sehingga di sektor keuangan pun itu ada keragu-raguan gitu. Nah, defisit fiskal juga terakselerasi di mana investor ya itu ada capital outflow dari investor, artinya investor itu juga relatif pergi gitu ya. Nah, sehingga dengan pertumbuhan 5,61% ini yang mungkin efeknya itu belum terlalu terasa, artinya di sini kami melihat ada paradoks pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Indef mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka pertumbuhan tinggi dalam mengambil kebijakan. Ada kekhawatiran bahwa data tersebut bisa memberikan gambaran yang keliru jika tidak dibedah lebih dalam.
"Nah, sehingga apa yang harus diwaspadai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi 5,61% tetapi multiplier effect-nya itu belum terasa? Maka jangan sampai nanti kebijakan publik yang diambil itu salah gitu ya karena dengan data tersebut mungkin juga akan menjadi misleading gitu bagi pengambilan kebijakan publik. Nah, di sisi lain juga akan ada penurunan kepercayaan publik," tegas Esther.
Baca Juga
Esther menambahkan, kondisi ini diperparah dengan fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia yang masih terus terjadi.
"Dan yang ketiga, kalau kita lihat di sini di Indonesia masih ada yang namanya penurunan kelas menengah gitu. Nah, sehingga kami tidak berharap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, 5,61%, ada ketidakpastian investasi bagi pengusaha sehingga kerugian fiskal dan dampak fiskal pun akan lebih terasa nantinya," pungkasnya.