MBG, Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026

JAKARTA, investortrust.id -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026, sekaligus instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi 5,61% (yoy), program MBG tercatat mengalami ekspansi luar biasa, dengan skala pelaksanaan melonjak lebih dari 2.400% secara tahunan (yoy).

Jika pada kuartal I-2025 MBG masih berada pada tahap awal dengan 900 dapur, 2,5 juta porsi per hari, dan melibatkan sekitar 45.000 pekerja, pada kuartal I-2026 program ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi raksasa. Jumlah dapur meningkat menjadi 26.066 unit, produksi mencapai 60 juta porsi per hari, dan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Putaran uang yang dihasilkan juga melonjak tajam dari Rp 37,5 miliar per hari menjadi sekitar Rp 900 miliar per hari.

Lebih dari sekadar stimulus ekonomi jangka pendek, MBG juga memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi. Program ini telah menjangkau sekitar 56,13 juta penerima di seluruh provinsi, menjadikannya salah satu intervensi pemerintah dengan cakupan paling luas. Dengan distribusi yang merata hingga ke daerah, MBG membantu mengalirkan likuiditas ke wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki akses ekonomi terbatas, sehingga memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Efek pemerataan ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas, mulai dari petani, pelaku UMKM pangan, hingga pekerja dapur dan distribusi. Dengan lebih dari 1,3 juta tenaga kerja terlibat, MBG menjadi salah satu program padat karya terbesar saat ini, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang tercipta di daerah juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kembali mendorong konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan perkembangan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai bahwa program MBG memiliki dampak multiplikasi yang luas. “Ini mencerminkan efek pengganda MBG yang sangat kuat terhadap perekonomian domestik,” kata Anin di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ekspansi masif ini, lanjut Anin, menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan serapan anggaran tercepat di awal tahun 2026, dengan nilai belanja diperkirakan mencapai sekitar Rp 80 triliun. Besarnya belanja tersebut langsung mengalir ke masyarakat melalui rantai pasok pangan, distribusi, logistik, hingga tenaga kerja lokal. Dampaknya tidak hanya terasa pada peningkatan konsumsi rumah tangga, tetapi juga pada penguatan sektor riil, terutama pertanian dan konstruksi, yang mengalami peningkatan aktivitas seiring kebutuhan bahan baku dan pembangunan infrastruktur pendukung dapur MBG.

Di saat yang sama, dorongan dari MBG berjalan beriringan dengan peningkatan investasi nasional. Realisasi investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp 498 triliun, tumbuh 7% yoy, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 19% menjadi 706.569 orang. “Program hilirisasi yang digerakkan melalui investasi, termasuk proyek-proyek strategis yang mulai berjalan sejak awal 2026, memperkuat struktur ekonomi dari sisi produksi, sementara MBG memperkuat sisi konsumsi dan distribusi,” papar Anin.

Dengan kombinasi tersebut, kata Anin, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan. Program ini memperlihatkan bagaimana belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat menciptakan efek berantai, mendorong konsumsi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor riil, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi.

Keberlanjutan dan efektivitas MBG akan sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Dalam konteks ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, program ini menjadi salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Anin.

Peran Belanja Pemerintah dan Investasi

Sementara itu, belanja pemerintah yang melesat 21,81% dan investasi yang melaju 5,96% mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 hingga 5,61%, jauh di atas perkiraan berbagai pengamat dan lembaga ekonomi, dalam dan luar negeri. Konsumsi rumah tangga bertumbuh moderat di level 5,52%.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 bila dibandingkan triwulan I-2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%” ucap Kepala Badan Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, di Gedung BPS pada Selasa (5/5/2026). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.447,7 triliun pada kuartal I-2026.

Fase Ekspansi Lebih Kuat

Merespons pengumuman BPS, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61% adalah capaian tertinggi di antara negara anggota G-20. Pada periode yang sama, ekonomi China tumbuh 5%, Singapura 4,6%, Korsel 3,6%, Arab Saudi 2,8%, dan AS 2,8%.

Pencapaian tersebut pertumbuhan juga melampaui ekspektasi berbagai lembaga. Menurut Airlangga, rata-rata berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2%

Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia mulai keluar dari “kutukan” pertumbuhan 5%. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan fundamental domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global, sekaligus menandai kemampuan Indonesia menembus stagnasi pertumbuhan yang selama ini bertahan di kisaran 5%. “Di tengah gejolak global yang tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai target, bahkan lebih cepat dibanding periode tahun lalu. Jadi jelas, kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Purbaya menilai, pertumbuhan yang mencapai 5,61% menjadi sinyal positif arah ekonomi nasional mulai berbalik menuju fase ekspansi yang lebih kuat. Tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi 5,61% kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39% sekarang 5,61% dibanding sebelum-sebelumnya lima atau di bawah lima sedikit. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut melalui berbagai kebijakan strategis, agar kuartal II pertumbuhan tetap tinggi. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga likuiditas. Selain itu, Purbaya mengungkapkan akan adanya stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada triwulan kedua.

Salah satu stretagi yang ditempuh adalah mengeluarkan stimulus ekonomi baru yang diperkirakan mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Saat ini, desain stimulus sedang dimatangkan pemerintah.

Selain itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan. Salah satunya dengan rencana penerbitan obligasi dalam bentuk Panda bonds di China dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.

Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah tetap mewaspadai tekanan eksternal, terutama dinamika global seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan stabilitas ekonomi. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat mesin pertumbuhan domestik sekaligus mendukung sektor berorientasi ekspor agar tetap kompetitif di pasar global. Ia juga menepis kekhawatiran resesi, menilai kinerja ekonomi saat ini justru menunjukkan tren penguatan. “Boro-boro resesi, apalagi krisis, malah naik,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa reformasi ekonomi mulai menunjukkan hasil dan pemerintah akan terus responsif, termasuk melalui investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61% (year-on-year/yoy), ditopang kuat oleh lonjakan belanja pemerintah dan investasi. Data yang dihimpun dari BPS dan diolah dalam infografis Datatrust menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi semakin bertumpu pada mesin domestik, terutama konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dari sisi pengeluaran, kata Amalia, konsumsi pemerintah menjadi pendorong paling agresif, tumbuh 21,81% yoy dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26% dan terhadap PDB sebesar 6,72%. Akselerasi ini mencerminkan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun, sekaligus menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, investasi (PMTB) tumbuh 5,96% yoy dengan kontribusi 1,79% terhadap pertumbuhan dan 28,29% terhadap PDB sekaligus menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap solid dengan pertumbuhan 5,52% yoy dan menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan porsi 54,36%, menyumbang 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi eksternal, kinerja perdagangan relatif terbatas. Ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,90% yoy, sementara impor meningkat 7,18% yoy, yang secara neto mengurangi kontribusi terhadap pertumbuhan. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 lebih ditopang oleh permintaan domestik dibandingkan sektor eksternal.

Perdagangan Melaju Kencang

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif, dengan beberapa sektor jasa menjadi motor utama. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (mamin) tumbuh paling tinggi sebesar 13,14% yoy, mencerminkan kuatnya pemulihan mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat. Pertumbuhan tinggi sektor mamin antara lain dikontribusi oleh masifnya program MBG yang sudah berjalan.

Sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi sebesar 8,04% yoy, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 7,14% yoy serta perdagangan besar dan eceran sebesar 6,26% yoy. Sektor industri pengolahan sebagai tulang punggung manufaktur nasional tumbuh 5,04% yoy dengan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 19,07% dan menyumbang 1,03% terhadap pertumbuhan.

Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh 5,49% yoy, sejalan dengan meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur. Sektor administrasi pemerintahan juga tumbuh 6,45% yoy, mencerminkan efek ekspansi belanja negara.

Namun demikian, tidak semua sektor tumbuh positif. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar -2,14% yoy, yang mengurangi pertumbuhan sebesar -0,15%, mencerminkan tekanan dari sisi harga komoditas dan dinamika global. Sektor listrik dan gas juga terkontraksi -0,99% yoy, meski dampaknya relatif kecil terhadap keseluruhan ekonomi.

Secara keseluruhan, nilai tambah bruto tumbuh 5,36% yoy, sementara komponen pajak dikurangi subsidi atas produk melonjak 11,80% yoy, memberikan tambahan dorongan terhadap PDB.

Sektor industrimasih menempati peringkat pertama dilihat dari kontribusi terhadap PDB, yakni sebesar 19%. Sektor pertanian menempati peringkat kedua dengan kontribusi 12,67%, perdagangan besar dan eceran sebesar 13,268%, dan konstruksi 9,81%.

Jawa Masih Dominan

Secara geografis, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh Pulau Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Pulau Jawa tumbuh 5,79% yoy dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,24%, serta menyumbang 3,42% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Di luar Jawa, kinerja ekonomi menunjukkan variasi. Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,93% yoy, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata dan jasa. Sulawesi juga tumbuh kuat sebesar 6,95% yoy, didorong oleh aktivitas industri dan hilirisasi.

Sementara itu, Sumatera tumbuh 5,13% yoy dengan kontribusi 22,08% terhadap PDB, sedangkan Kalimantan tumbuh lebih moderat sebesar 4,08% yoy, seiring dinamika sektor pertambangan. Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan 4,46% yoy dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap ekonomi nasional.

Kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB masih dominan, yakni 79,32% pada kuartal pertama 2026. Kalimantan dan Sumatera menempati peringkat ketiga dan keempat dengan kontribusi 7,99% dan 7,12%.

Permintaan Domestik

Struktur pertumbuhan kuartal I-2026 menegaskan bahwa ekonomi Indonesia semakin ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi menjadi tiga pilar utama yang menopang ekspansi ekonomi.

Lonjakan belanja pemerintah di awal tahun menjadi faktor pembeda utama dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus memberikan stimulus terhadap sektor-sektor terkait seperti konstruksi, perdagangan, dan jasa. Di sisi lain, investasi yang tetap tumbuh menunjukkan adanya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi jangka menengah.

Namun, lemahnya ekspor dan meningkatnya impor menjadi catatan penting, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi akibat tensi geopolitik dan fluktuasi harga energi.

Dengan capaian pertumbuhan 5,61%, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang cukup kuat di awal 2026. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan, dengan memperkuat investasi produktif, meningkatkan daya saing ekspor, serta memastikan kualitas belanja pemerintah tetap efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Tantangan ke Depan

Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Novani Karina Saputri, menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama didorong kuat oleh belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga selama periode Ramadan-Lebaran.

“Pertumbuhan 5,61% (yoy) ini ditopang oleh akselerasi belanja pemerintah yang meningkat signifikan hingga sekitar 21,8% (yoy), serta konsumsi domestik yang solid. Strategi frontloading stimulus fiskal turut memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi di awal tahun,” ujar Novani.

Novani mengingatkan tekanan eksternal yang mulai terlihat, tecermin pada perlambatan ekspor dan peningkatan impor yang lebih kuat, serta kontraksi pada sektor pertambangan akibat pelemahan harga komoditas global. Ke depan, Novani memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% sepanjang 2026, seiring inflasi yang relatif terkendali dan pertumbuhan yang masih solid.

Novani mengingatkan bahwa jika tekanan terhadap rupiah berlanjut dan harga minyak tetap tinggi, hal itu berpotensi mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat. “Pasar akan mencermati sejumlah katalis utama ke depan, termasuk hasil Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026 serta konsistensi kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah,” tutur Nova.

Kadin Mengapresiasi Pemerintah

Kadin Indonesia mengapresiasi kinerja pemerintah atas pencapaian pertumbuhan 5,61%. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Sabang hingga Merauke,“ ujar Anin.

Ia menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas. Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.

Dari sisi investasi, lanjut Anin, realisasi penanaman modal pada triwulan I-2026 mencapai Rp 498,8 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy), setara 24,4% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun. Sektor hilirisasi masih menjadi motor utama dengan kontribusi Rp 147,5 triliun, menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai ditopang oleh kombinasi yang lebih seimbang antara konsumsi domestik, ekspor yang mulai pulih, dan investasi yang semakin meluas. Dalam konteks ini, masuknya investasi menengah ke daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan.

Kadin memandang, jika tren pembukaan pasar ekspor dan penguatan investasi ini terus dijaga, serta didukung koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan tumbuh lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif. “Pertumbuhan tidak boleh hanya terjadi di pusat. Daerah harus menjadi sumber pertumbuhan baru,” tegas Anin.

Ke depan, lanjut Anin, dana transfer ke daerah yang selama setahun terakhir dipangkas perlu kembali ditingkatkan perlahan. Pemda yang sudah menunjukkan kinerja yang baik perlu diberikan insentif dengan menambah dana transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. ***