APBN periode Maret 2026 Defisit 0,93%

JAKARTA, investortrust.id – Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) mengalami defisit 0,93% atau Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026. Pada periode ini, pendapatan negara tumbuh 10,5% (yoy) menjadi Rp 574,9 triliun namun realisasi belanja naik lebih besar yakni 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun.

Kenaikan realisasi belanja negara sepanjang Januari-Maret 2026 pun melampaui pertumbuhan di periode sama tahun lalu yang sekitar 1,4%. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan ini akibat upaya pemerataan belanja sepanjang tahun.

Dia menilai, APBN hingga Maret 2026 tumbuh cukup ekspansif dibandingkan tahun lalu, dengan penerimaan perpajakan naik 14,3% (yoy) dan penerimaan pajak saja tumbuh 20% (yoy).

“APBN masih negatif (defisit) tetapi angka April sudah positif. Ini (data paparan baru) sampai Maret ya. Yang jelas sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai desain APBN,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

"Karena APBN tuh naik turun-naik turun, income juga naik turun, ada siklusnya. Yang jelas belanja selalu bisa kita kendalikan, income juga akan kita tingkatkan. Sekarang kan 20,7% pertumbuhan pajak. Saya yakin ke depan juga akan terjaga dan mungkin akan lebih tinggi lagi bagi pertumbuhannya," kata Purbaya.

Lebih rinci pertumbuhan pendapatan negara diperoleh dari kenaikan penerimaan perpajakan 14,3% (yoy) menjadi Rp 462,7 triliun. Angka ini berasal dari penerimaan pajak Rp 394,8 triliun yang naik 20,7%, serta kepabeanan & cukai Rp 20,2 triliun yang turun 12,6% (yoy).

Baca Juga

Menkeu Purbaya: RI Akhirnya Lepas dari ‘Kutukan’ Pertumbuhan Ekonomi 5%

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tiga bulan pertama tahun ini turun 3% (yoy) menjadi Rp 112,1 triliun, dengan penerimaan hibah Rp 11 miliar yang naik 2,8% (yoy).

“Saya yakin pajak, ke depan akan kami jaga kalau perlu akan lebih tinggi lagi laju pertumbuhannya,” sambung Purbaya.

Sedangkan realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun yang naik 47,7% (yoy), terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 281,2 triliun yang naik 43,4% (yoy) dan belanja non-K/L Rp 329,1 triliun atau tumbuh 51,5% (yoy).

“Total belanja tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu berarti strategi kami betul berjalan. Ke depan akan kami pastikan terus K/L akan belanja tepat waktu,” tegas Purbaya.

Kenaikan realisasi belanja K/L dikontribusi oleh belanja pegawai Rp 97,1 triliun yang naik 22,2% (yoy), belanja barang Rp 111,1 triliun atau naik 114,6%, belanja modal Rp 35,4 triliun tumbuh 36,7%, dan belanja bansos sebesar Rp 37,4 triliun atau turun 3,6% (yoy).

Purbaya pun menyoroti kenaikan belanja barang dan modal yang terbilang signifikan. “Kalau belanja pegawai kan rutin ya, tetapi barang dan modal ini memang program untuk mendorong, memastikan dampak kebijakan fiskal positif dan merata sepanjang tahun,” sambungnya.

Di saat yang sama, transfer ke daerah (TKD) awal tahun ini turun 1,1% (yoy) menjadi Rp 204,8 triliun.