Israel Klaim Serangan Ladang Gas Iran Dikoordinasikan dengan AS, Bertentangan dengan Pernyataan Trump
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah muncul perbedaan pernyataan antara Amerika Serikat dan Israel terkait serangan terhadap ladang gas raksasa South Pars di Iran.
Mengutip laporan Reuters yang dipublikasikan pada Kamis (19/3/2026), sejumlah pejabat Israel menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas gas tersebut sebenarnya dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim Presiden Donald Trump yang sebelumnya menyebut Washington tidak mengetahui serangan tersebut.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga kembali menegaskan pernyataan Trump bahwa pemerintah AS tidak memiliki pengetahuan sebelumnya terkait serangan ke ladang gas South Pars.
Baca Juga
Biaya Perangi Iran Capai Rp 3.300 Triliun, Pentagon Siapkan Permintaan Anggaran ke Kongres
Namun, tiga pejabat Israel yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim mengungkapkan bahwa koordinasi dengan AS memang terjadi. Mereka juga menyebut bahwa Israel tidak terkejut dengan pernyataan Trump yang terkesan menjaga jarak dari operasi tersebut.
Secara resmi, Amerika Serikat hingga kini belum mengakui keterlibatannya dalam serangan ke South Pars. Dalam pernyataan di media sosial pada Rabu malam (18/3/2026), Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mengetahui apa pun tentang serangan tersebut” dan menambahkan bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan ke fasilitas gas itu kecuali Iran kembali menyerang Qatar.
Pejabat Israel menggambarkan situasi ini sebagai pola yang berulang, serupa dengan insiden beberapa pekan sebelumnya ketika Israel menyerang depot bahan bakar di Iran. Saat itu, Pentagon juga menyatakan bahwa serangan tersebut bukan bagian dari operasi militer AS.
Perbedaan narasi ini mencerminkan kompleksitas koordinasi militer dan diplomasi di tengah konflik yang semakin meluas antara AS, Israel, dan Iran. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menunjukkan keselarasan strategis, namun di sisi lain, masing-masing pihak tampak berupaya menjaga posisi politik dan diplomatiknya di panggung global.
Perkembangan ini semakin menegaskan bahwa konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berkembang menjadi perang dengan dimensi yang lebih kompleks, tidak hanya secara militer tetapi juga dalam komunikasi politik antar sekutu.