Macron di Davos: Eropa Tak Bisa Pasrah Hadapi Tekanan Dagang AS dan Banjir Industri China

DAVOS, Investortrust.id - Tekanan kompetisi global terhadap Eropa kian menguat seiring mengerasnya kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan membanjirnya kelebihan kapasitas industri dari China. Dalam situasi tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa jawaban atas tantangan global bukanlah kepasrahan atau sekadar sikap moral, melainkan tindakan strategis yang konkret. Hal itu disampaikan Macron dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) di Davos, Selasa (20/1/2026).

Macron membuka pidatonya dengan menyoroti ilusi stabilitas global yang selama ini dirasakan banyak pihak. Dunia, menurutnya, justru tengah memasuki fase ketidakstabilan dan ketimpangan yang semakin dalam, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Ia menekankan bahwa konflik bersenjata telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 60 konflik terjadi pada 2024, sebuah rekor yang mencerminkan normalisasi kekerasan dan konflik hibrida yang kini merambah ruang siber, perdagangan, informasi, hingga luar angkasa.

Dalam konteks ini, Macron menilai dunia sedang bergerak menuju tatanan tanpa aturan, di mana hukum internasional kian diabaikan dan digantikan oleh “hukum pihak yang paling kuat”.

"Perang agresi Rusia terhadap Ukraina yang segera memasuki tahun keempat menjadi contoh paling nyata, disusul konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Afrika. Situasi ini mencerminkan melemahnya tata kelola kolektif global dan tergerusnya multilateralisme akibat negara-negara besar yang mengabaikan atau bahkan meninggalkan lembaga internasional," tegas Macron

Macron memperingatkan bahwa tanpa tata kelola kolektif yang efektif, kerja sama global akan digantikan oleh kompetisi yang brutal. Kompetisi itu, menurutnya, datang dari dua arah utama. Dari Amerika Serikat, Eropa menghadapi perjanjian perdagangan dan kebijakan tarif yang agresif, yang melemahkan kepentingan ekspor Eropa dan bahkan digunakan sebagai alat tekanan terhadap kedaulatan teritorial.

“Akumulasi tarif baru yang tak ada habisnya secara fundamental tidak dapat diterima,” ujar Macron.

Baca Juga

Di Davos CEO Microsoft Sebut Talenta AI Jakarta Tak Beda dengan Talenta AS, Bedanya Cuma Ini

Tekanan juga datang dari China melalui kelebihan kapasitas industri yang masif dan praktik-praktik distorsif yang berpotensi membanjiri pasar global. Macron menilai kontrol ekspor telah menjadi instrumen baru yang berbahaya karena mengguncang perdagangan internasional dan merusak sistem global yang berbasis aturan.

Menghadapi kondisi tersebut, Macron menolak dua pendekatan ekstrem. Pendekatan pertama adalah menerima secara pasif hukum pihak terkuat, yang menurutnya hanya akan berujung pada vassalisasi, politik blok, dan bentuk baru kolonialisme. Pendekatan kedua adalah sikap moral semata, yakni banyak berkomentar tanpa tindakan nyata, yang justru akan membawa Eropa pada marginalisasi dan ketidakberdayaan.

“Jawabannya bukan kepasrahan, tetapi tindakan strategis,” tegasnya.

Bagi Macron, respons yang tepat adalah memperkuat kedaulatan ekonomi dan ekonomi strategis, khususnya di Eropa, sembari membela multilateralisme yang efektif. Ia menegaskan bahwa Prancis dan Eropa tetap berpegang pada Piagam PBB dan kerja sama internasional, bukan sebagai nostalgia masa lalu, melainkan sebagai pelajaran penting dari Perang Dunia Kedua agar dunia tidak kembali tunduk pada hukum kekerasan.

Di tengah tatanan global yang rapuh, Macron menyampaikan ambisi Prancis sebagai presidensi G7 tahun ini untuk menghidupkan kembali forum tersebut sebagai ruang dialog terbuka dan solusi kolektif. Ia menegaskan bahwa perang dagang, eskalasi proteksionisme, dan perlombaan kelebihan produksi hanya akan merugikan semua pihak. Karena itu, mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global menjadi prioritas utama, mulai dari konsumsi berlebihan di Amerika Serikat, konsumsi rendah dan investasi berlebih di China, hingga lemahnya investasi dan daya saing di Eropa.

Macron juga menyoroti pentingnya membangun kerja sama yang lebih bermakna dengan negara berkembang, BRICS, dan G20. Menurutnya, fragmentasi dunia tidak masuk akal dan justru memperparah kesenjangan pembangunan global. Bantuan semata tidak lagi cukup jika tidak mampu membawa negara-negara keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Di tingkat regional, Macron mengakui bahwa Eropa masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya pertumbuhan ekonomi dan stagnasi PDB per kapita. Ia menilai Eropa terlalu naif karena membuka pasar tunggalnya tanpa memastikan kesetaraan persaingan. “Tidak ada pihak yang dapat mengakses pasar China sebagaimana mereka mengakses pasar Eropa,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Eropa menjadi satu-satunya kawasan yang kurang melindungi industri dan investasinya sendiri ketika negara lain menerapkan kebijakan protektif.

Karena itu, Macron menegaskan perlunya Eropa bersikap lebih realistis dalam melindungi sektor-sektor strategis seperti industri kimia dan otomotif yang terhimpit oleh ketidakadilan aturan main global. Ia mendorong pemanfaatan instrumen-instrumen Uni Eropa, termasuk mekanisme anti-pemaksaan, serta penguatan prinsip preferensi Eropa agar kawasan ini tidak terus tertekan oleh kebijakan agresif Amerika Serikat dan kelebihan kapasitas industri China.

Profil Emmanuel Macron

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, lahir di Amiens pada 21 Desember 1977, adalah politikus Prancis yang menjabat sebagai Presiden Prancis dan Co-Pangeran Andorra sejak 2017. Ia menempuh pendidikan filsafat di Universitas Paris Nanterre, meraih gelar magister urusan publik di Sciences Po, dan lulus dari École nationale d'administration pada 2004. Sebelum terjun penuh ke politik, Macron berkarier sebagai pejabat tinggi di Inspektorat Jenderal Keuangan dan bankir investasi di Rothschild & Co.

Karier politiknya dimulai sebagai penasihat senior Presiden François Hollande, sebelum diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Keuangan pada 2014. Pada 2016, Macron mengundurkan diri untuk mendirikan gerakan sentris pro-Eropa En Marche! dan mencalonkan diri sebagai presiden. Ia memenangkan Pilpres 2017 dengan mengalahkan Marine Le Pen, sekaligus menjadi presiden termuda dalam sejarah Prancis pada usia 39 tahun.

Macron terpilih kembali pada 2022, namun menghadapi tantangan politik besar karena parlemen yang terfragmentasi dan gelombang protes atas reformasi, terutama kenaikan usia pensiun. Di bidang kebijakan luar negeri, ia aktif mendorong reformasi Uni Eropa, memperkuat peran Prancis di panggung global, serta mengambil sikap tegas dalam berbagai isu internasional, termasuk perang Ukraina dan kerja sama keamanan serta perdagangan global.