Ancaman Tarif Trump, Solidaritas NATO dan Peluang AS Mengambil Alih Greenland
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Peluang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Greenland kian menjadi sorotan dunia internasional setelah Washington secara terbuka mengaitkan kebijakan perdagangan dengan agenda geopolitik Arktik. Trump menyatakan akan mengenakan tarif impor berjenjang terhadap delapan negara anggota NATO hingga tercapai kesepakatan “pembelian Greenland secara lengkap dan menyeluruh” oleh Amerika Serikat.
Tarif tersebut akan dimulai sebesar 10% pada 1 Februari 2026 dan melonjak menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Negara-negara yang menjadi sasaran adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Trump menyampaikan kebijakan ini melalui platform Truth Social, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut akan terus berlaku sampai ada kesepakatan mengenai Greenland.
Dalam unggahannya, Trump menyiratkan bahwa tarif tersebut merupakan respons atas pengerahan pasukan negara-negara Eropa ke Greenland untuk latihan militer bersama. Ia menilai kehadiran militer itu sebagai situasi yang “sangat berbahaya bagi keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup planet.” Pemerintahan Trump juga tidak menutup opsi penggunaan kekuatan militer sebagai bagian dari upaya mengamankan Pulau Arktik tersebut.
Tekanan ekonomi ini menambah dimensi baru dalam ambisi Trump yang telah berbulan-bulan mengemuka. Ia berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional, sekaligus menuding Rusia dan China memiliki kepentingan strategis terhadap pulau yang kaya mineral kritis namun belum tergarap secara optimal itu.
Baca Juga
Trump: Anggota NATO Akan Dikenai Tarif hingga 25% sampai Kesepakatan Greenland Tercapai
Langkah Washington tersebut memicu reaksi keras dari Moskow. Kremlin menyebut dorongan Trump untuk mencaplok Greenland sebagai sesuatu yang “luar biasa.” Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, situasi tersebut tidak lazim, bahkan dari sudut pandang hukum internasional, dan Rusia akan terus memantau perkembangannya bersama komunitas global.
Menurut Peskov, Trump secara terbuka menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah prioritas baginya. Pernyataan itu, kata Kremlin, membuat dinamika geopolitik Greenland berkembang di luar pakem diplomasi konvensional. Rusia juga menolak tudingan bahwa Moskow merupakan ancaman langsung bagi Greenland, dan menilai narasi tersebut sebagai bentuk standar ganda Barat.
Di sisi lain, sikap Gedung Putih justru dikontraskan oleh Kongres Amerika Serikat. Sebuah delegasi bipartisan yang berkunjung ke Denmark menegaskan bahwa Greenland seharusnya dipandang sebagai sekutu, bukan sebagai aset yang bisa diperjualbelikan. Senator Lisa Murkowski menekankan pentingnya relasi strategis berbasis kemitraan, sementara Senator Chris Coons menyatakan perlunya de-eskalasi ketegangan.
“Kami berharap rakyat Denmark tidak kehilangan kepercayaan pada rakyat Amerika,” ujar Coons di Kopenhagen.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat menghormati Denmark dan NATO atas kerja sama panjang yang telah terjalin dan memperingatkan bahwa tekanan sepihak justru dapat merusak kredibilitas Washington sebagai sekutu.
Pernyataan tersebut mencerminkan perpecahan internal di AS terkait pendekatan Trump. Sementara Gedung Putih terus mendorong agenda akuisisi Greenland, Kongres berupaya menenangkan sekutu Eropa yang khawatir terhadap implikasi jangka panjang terhadap NATO dan stabilitas Atlantik Utara.
Penolakan keras juga datang dari kawasan Nordik. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa Greenland memilih tetap bersama Denmark. Sementara Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS pada dasarnya akan berarti berakhirnya NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif.
Baca Juga
Ketegangan politik tersebut telah meluas ke ranah publik. Ribuan warga turun ke jalan di Kopenhagen, membawa bendera Denmark dan Greenland, serta menyuarakan slogan “Hands Off Greenland.” Aksi serupa juga direncanakan berlangsung di Nuuk dan wilayah lain di Kerajaan Denmark. Banyak warga Greenland mengaku khawatir dan merasa terkejut dengan perubahan sikap AS yang sebelumnya dipandang sebagai mitra dan pelindung.
Bagi Eropa, isu Greenland kini bukan sekadar soal wilayah otonom, melainkan ujian serius bagi kohesi NATO dan tatanan hukum internasional. Denmark bahkan telah mengumumkan peningkatan kehadiran militernya di Greenland bersama para sekutu, menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan pulau itu hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri.
Dengan kombinasi tekanan tarif, retorika keamanan, respons Rusia, serta perlawanan Eropa dan Kongres AS, peluang Trump untuk mengambil alih Greenland justru terlihat semakin kompleks dan sarat risiko. Alih-alih membuka jalan diplomatik, strategi koersif ini berpotensi memperlebar jurang antara AS dan sekutu-sekutunya, sekaligus mengubah Greenland menjadi episentrum baru ketegangan geopolitik global.