Iran Terus Diguncang Aksi Massa, Dipicu Mahalnya Harga Barang hingga Peran Donald Trump
Poin Penting
|
TEHERAN, Investortrust.id - Gelombang protes anti-pemerintah di Iran terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda, dan pada Minggu (11/1/2026) aksi demonstrasi di negeri para Mullah ini telah memasuki hari ke-15.
Aksi berlangsung di tengah semakin kerasnya tindakan aparat keamanan, sementara itu muncul tekanan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat lewat Presiden Donald Trump yang mengancam akan 'ikut campur' jika pemerintah Iran melakukan langkah represif terhadap para demonstran.
Pada Minggu pagi 11 Januari 2026, teriakan bernada penentangan terhadap pemerintah masih terdengar di sejumlah ruas jalan Teheran. Sementara itu sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia, dan juga media pemerintah melaporkan terjadinya unjuk rasa, penangkapan, dan kekerasan di puluhan kota lain di seluruh Iran.
Dalam sejumlah video yang telah diverifikasi oleh AFP, massa terlihat berkumpul di wilayah utara Teheran sambil meneriakkan dukungan terhadap monarki yang telah lama digulingkan. Mereka menyalakan kembang api, serta memukul panci sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas negara.
Aksi tersebut mencerminkan eskalasi simbolik ketidakpuasan publik, termasuk munculnya kembali simbol-simbol era sebelum Revolusi Islam 1979 termasuk sosok yang digulingkan para mullah, Shah Mohammad Reza Pahlavi. Nama yang terakhir ini adalah penguasa yang didukung Amerika Serikat, dan meninggal dalam pengasingan di Mesir pada 1980.
Tekanan internasional terhadap pemerintahan Iran semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap para pengunjuk rasa.
Baca Juga
Iran Buka Opsi Pembayaran Kripto untuk Ekspor Senjata Militer
Trump siap bantu masyarakat Iran
Dalam unggahan di Truth Social pada 10 Januari 2025, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat “siap memberikan bantuan,” seraya kembali menyampaikan peringatan keras kepada otoritas Iran agar tidak melakukan tindakan represif terhadap pelaku aksai demo.
Trump juga membagikan ulang sebuah video dari Fox News yang memperlihatkan seorang demonstran mengganti bendera Iran saat ini dengan bendera lama yang digunakan sebelum Revolusi 1979.
Sehari sebelumnya, Trump mengatakan kepada para eksekutif industri minyak dan gas dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih bahwa “Iran sedang berada dalam masalah besar.” Trump menilai bahwa rakyat mulai mengambil alih sejumlah kota yang sebelumnya dianggap mustahil dapat dikuasai oleh demonstran.
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya memantau situasi dengan sangat cermat dan telah menyampaikan peringatan tegas bahwa jika pemerintah Iran mulai “membunuh rakyatnya seperti yang pernah terjadi di masa lalu,” maka Amerika Serikat akan turun tangan.
“Itu tidak berarti mengirim pasukan ke darat, tetapi berarti kami akan menghantam mereka dengan sangat keras di titik yang paling menyakitkan,” ujarnya, seperti dikutip CNN.
Pernyataan Trump tersebut diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, yang dalam unggahan singkat di platform X pada Sabtu(10/1/2026) yang menyatakan bahwa Amerika Serikat “mendukung rakyat Iran yang berani.”
Gelombang unjuk rasa ini dinilai sebagai tantangan paling serius bagi pemerintahan teokratis Iran sejak protes bertajuk Perempuan, Kehidupan, Kebebasan pada 2022. Aksi para perempuan yang sempat meluas pada tahun itu dipicu oleh kematian mahasiswi Kurdi berusia 22 tahun Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Ia ditangkap terkait dugaan pelanggaran aturan berpakaian.
Baca Juga
Batal Boikot, Iran Akan Hadiri Drawing Piala Dunia 2026 di Washington DC
Aksi protes besar-besaran dimulai akhir Desember 2025
Protes kali ini bermula di Grand Bazaar Teheran pada 28 Desember dan dengan cepat meluas ke puluhan kota dan wilayah lain di seluruh negeri.
Sebagai respons, otoritas Iran memperketat pengendalian informasi dengan terlebih dahulu menurunkan kecepatan internet secara nasional, sebelum memberlakukan pemadaman hampir total pada pukul 22.15 waktu setempat pada Kamis 8 Januari 2026, termasuk memutus jaringan telepon.
Dengan pemadaman yang berlangsung lebih dari 48 jam, tidak ada data pasti mengenai jumlah korban tewas, luka-luka, maupun penahanan, sehingga memicu kekhawatiran luas bahwa langkah tersebut digunakan untuk menutupi kekerasan negara terhadap para demonstran.
CNN mengutip pernyataan seorang dokter di kota Neyshabur, Iran bagian timur laut, yang dalam pesan audio menyebut bahwa aparat keamanan menggunakan “senapan militer” dan menewaskan “sedikitnya 30 orang” pada 9 Januari. Ia juga menggambarkan kondisi rumah sakit yang sangat kacau, dengan pasien ketakutan untuk melapor dan diidentifikasi. CNN sendiri menyebut belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.
Sementara itu, Human Rights News Agency (HRANA), organisasi aktivis Iran yang berbasis di Amerika Serikat, melaporkan pada hari ini bahwa sedikitnya 116 orang telah tewas dalam dua pekan terakhir akibat aksi protes. HRANA juga mencatat sedikitnya 2.638 orang telah ditangkap, dengan demonstrasi dilaporkan terjadi di 574 lokasi yang tersebar di 185 kota dan kabupaten.
Militer Iran dalam satu kesempatan telah menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan angkatan bersenjata lainnya untuk “menjaga dan melindungi infrastruktur strategis negara serta properti publik.”
Baca Juga
AS Pantau Selat Hormuz Pasca Penahanan Tanker asal Arab Saudi oleh Iran
Aksi protes berakar dari kenaikan harga
Akar dari gelombang protes ini berasal dari kemarahan publik terhadap melonjaknya harga-harga, tingginya inflasi, dan melemahnya nilai mata uang nasional. Demonstrasi dimulai oleh aksi mogok para pedagang di Teheran yang memprotes stagnasi ekonomi dan tingginya biaya hidup.
Tekanan ekonomi tersebut memperparah krisis yang telah lama melanda Iran, termasuk persoalan politik dan lingkungan, seperti kekeringan parah yang menghantam Teheran, kota dengan populasi sekitar 10 juta jiwa.
Presiden Iran Masud Pezeshkian sempat berupaya meredakan ketegangan dengan menjanjikan “keputusan-keputusan baru” untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, tuntutan massa dengan cepat berkembang melampaui isu ekonomi dan berubah menjadi kritik terbuka terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Di sisi lain, para penguasa garis keras tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya kepada para pendukung rezim pada Jumat (9/1 2025) menyebut para pengunjuk rasa sebagai “perusak dan penghasut” yang telah “merusak bangunan-bangunan negara demi menyenangkan” Presiden Trump.
Dukungan Eropa dan Amerika Serikat
Kecaman terhadap tindakan keras pemerintah Iran juga datang dari Eropa.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 10 Januari menyerukan pembebasan seluruh demonstran yang ditahan serta pemulihan penuh akses internet.
“Jalan-jalan Teheran, dan kota-kota di seluruh dunia, menggema oleh langkah kaki perempuan dan laki-laki Iran yang menuntut kebebasan,” tulisnya, seraya menegaskan hak atas kebebasan berbicara, berkumpul, bepergian, dan hidup secara merdeka.
Dalam pernyataan bersama pada Jumat 9 Januari 2026, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan “keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan oleh aparat keamanan Iran dan mengecam keras pembunuhan terhadap para demonstran.”
Dukungan juga datang dari Pangeran Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, yang menyampaikan pesan kepada para pengunjuk rasa melalui media sosial.
Ia mengatakan bahwa mereka telah “meraih kekaguman dunia berkat keberanian dan keteguhan hati,” sekaligus mengumumkan rencananya untuk kembali ke Iran dalam waktu dekat.
Seruan Pahlavi tersebut mendorong gelombang demonstrasi besar pada 8–9 Januari, meskipun tingkat dukungan masyarakat Iran terhadap keluarga kerajaan masih belum dapat dipastikan.

