Operasi Militer AS Tangkap Maduro Setidaknya Tewaskan 40 Orang, Picu Kritik Internasional
Poin Penting
|
CARACAS, Investortrust.id - Sedikitnya 40 orang, termasuk warga sipil dan prajurit, dilaporkan tewas dalam operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Informasi tersebut disampaikan oleh surat kabar The New York Times pada Sabtu ( 3/1/2026) malam, mengutip seorang pejabat senior Venezuela yang berbicara secara anonim.
“Setidaknya 40 orang, termasuk warga sipil dan tentara, tewas dalam serangan tersebut,” ujar pejabat Venezuela itu sebagaimana dikutip laporan The New York Times, Minggu (4/1/2026).
Menurut keterangan pejabat Amerika Serikat kepada media tersebut, operasi itu melibatkan serangan udara berskala besar yang bertujuan melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela sebelum pengerahan pasukan darat dilakukan. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan untuk menghancurkan pertahanan udara, sehingga helikopter militer dapat mengangkut pasukan yang kemudian menyerbu lokasi persembunyian Maduro.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun Pentagon terkait jumlah korban jiwa maupun cakupan penuh operasi militer tersebut. Namun, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah menangkap Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam operasi dramatis yang berlangsung semalaman pada Sabtu dini hari.
Baca Juga
Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Venezuela hingga tercapai “transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.” Pernyataan ini langsung memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional terkait dampak jangka panjang intervensi tersebut.
Maduro dan istrinya kini menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat. Dalam dakwaan terbaru yang dibuka oleh jaksa federal di Distrik Selatan New York, keduanya dituduh terlibat dalam penyelundupan “bertonton-ton kokain” ke wilayah AS, serta berbagai kejahatan serius lainnya.
Langkah Washington ini menuai kritik keras dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat dan kritikus menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional, dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS, serta berpotensi memperparah ketidakstabilan politik dan keamanan di Venezuela maupun kawasan Amerika Latin secara lebih luas.