Trump Kenakan Biaya Selangit pada Visa H-1B, Perusahaan 'Big Tech' Panik

Poin Penting

• Biaya $100.000 diberlakukan untuk pemohon baru visa H-1B.
• Amazon, Microsoft, dan JPMorgan perintahkan karyawan tetap di AS.
• India peringatkan dampak kemanusiaan, Korea Selatan ikut menilai.
• Kebijakan dipandang sebagai upaya terberat membatasi imigrasi legal.

WASHINGTON, investortrust.id - Kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia usaha. Gedung Putih pada Jumat (19/9/2025) malam waktu AS mengumumkan rencana penerapan biaya $100.000 atau sekitar Rp 1,65 miliar (kurs Rp 16.500 per dolar AS) untuk aplikasi baru visa H-1B, program yang menopang ribuan tenaga kerja berkeahlian di sektor teknologi dan keuangan.

Baca Juga

Trump Terapkan Biaya Rp1,65 Miliar per Tahun untuk Visa Tenaga Kerja Asing Kualifikasi Tinggi

Perusahaan ‘big tech’ seperti Amazon, Microsoft, dan JPMorgan Chase langsung mengeluarkan instruksi internal agar pemegang visa H-1B tidak meninggalkan AS. Beberapa bahkan menyarankan karyawan di luar negeri segera kembali sebelum kebijakan efektif. Reuters melaporkan Microsoft memperingatkan risiko hilangnya status imigrasi jika karyawan tetap bepergian internasional.

Dengan lebih dari 14.000 pemegang visa H-1B di Amazon serta ribuan di Google, Apple, dan Meta, kebijakan ini dianggap sebagai langkah paling agresif Trump membatasi imigrasi legal sejak menjabat.

Tak Berlaku untuk Pemegang Lama

Menurut seorang pejabat Gedung Putih, dikutip dari CNBC, Minggu (21/9/2025), biaya ini akan pertama kali diterapkan pada siklus undian berikutnya, dan tidak berlaku bagi pemenang undian 2025. Gedung Putih juga menegaskan bahwa biaya baru $100.000 itu bukanlah biaya tahunan, seperti yang sebelumnya diberitakan sejumlah media.

Langkah pengenaan biaya visa tinggi ini dapat menjadi pukulan besar bagi perusahaan—terutama di sektor teknologi dan keuangan—yang sangat bergantung pada imigran berkeahlian tinggi, khususnya dari India dan Tiongkok.

Pengumuman itu tentu mengejutkan dunia korporasi Amerika. Tim imigrasi Amazon menyarankan pemegang visa H-1B dan H-4 untuk tetap berada di AS dan bagi yang berada di luar negeri agar segera kembali sebelum pemberlakuan aturan, menurut pesan internal yang dilihat CNBC.

Firma hukum JPMorgan Chase mengirim memo meminta pemegang visa H-1B di perusahaan tersebut untuk tetap berada di AS dan menghindari perjalanan internasional hingga ada panduan lebih lanjut, menurut seorang yang mengetahui masalah ini.

Microsoft juga dilaporkan menyarankan pemegang visa H-1B untuk tetap berada di AS dan bagi yang berada di luar negeri agar kembali, dengan peringatan bahwa perjalanan internasional dapat membahayakan status imigrasi mereka, menurut email yang dilihat Reuters.

Langkah ini mewakili tindakan paling agresif pemerintahan Trump sejauh ini untuk membatasi imigrasi legal. Sejak menjabat pada Januari, Trump telah mendorong pengetatan luas baik pada masuk ilegal maupun legal ke AS, tetapi pengumuman Jumat menandai upaya paling signifikan untuk mengekang visa kerja.

Amazon mempekerjakan pemegang H-1B terbanyak—lebih dari 14.000 per akhir Juni. Microsoft, Meta, Apple, dan Google masing-masing memiliki lebih dari 4.000 visa semacam itu, termasuk di antara 10 penerima terbanyak untuk tahun fiskal 2025.

“Presiden Trump berjanji untuk menempatkan pekerja Amerika sebagai prioritas, dan tindakan masuk akal ini melakukan hal itu dengan mencegah perusahaan membanjiri sistem dan menekan upah,” kata Taylor Rogers, juru bicara Gedung Putih, kepada CNBC. Menurut dia, hal ini juga memberikan kepastian bagi bisnis Amerika yang benar-benar ingin membawa pekerja berkeahlian tinggi ke AS, namun telah dirugikan oleh penyalahgunaan sistem.

Konsekuensi Kemanusiaan

Pengumuman ini juga mengguncang tatanan di luar negeri. Pemerintah asing menilai dampak aturan baru terhadap negara mereka.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan sedang mempelajari pembatasan visa tersebut dan implikasinya, menekankan bahwa industri India dan AS sama-sama memiliki kepentingan dalam menjaga daya saing dalam inovasi. Kementerian juga menyoroti kemungkinan gangguan terhadap keluarga individu.

“Langkah ini kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan berupa gangguan bagi keluarga. Pemerintah berharap gangguan ini dapat ditangani dengan baik oleh otoritas AS,” sebut Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga

Trump Terapkan Biaya Rp1,65 Miliar per Tahun untuk Visa Tenaga Kerja Asing Kualifikasi Tinggi

Kementerian luar negeri Korea Selatan juga sedang menilai implikasi bagi perusahaan Korea dan pekerja berkeahlian.