DPR AS Loloskan RUU 'Megabill' Trump: Utang Membengkak, Jaring Sosial Dipangkas

WASHINGTON, investortrust.id –Setelah negosiasi alot dan perpecahan internal Partai Republik, DPR AS meloloskan megapaket pemotongan pajak dan belanja senilai triliunan dolar, yang menjadi pilar utama agenda ekonomi domestik Trump. Presiden Donald Trump akhirnya mengamankan kemenangan legislatif besar menjelang pemilu paruh waktu 2026.

Baca Juga

Lewati Negosiasi Alot, RUU ‘Megabill’ Trump Lolos di Senat AS

Disahkan dengan margin tipis 218–214, Kamis (3/7/2025) waktu setempat, RUU ini diproyeksikan akan menambah $3,4 triliun ke dalam utang nasional dalam satu dekade ke depan, dan menghapus berbagai program jaminan sosial, termasuk pemangkasan besar pada Medicaid yang bisa membuat hampir 12 juta orang kehilangan asuransi kesehatan.

“Ini adalah bahan bakar jet untuk ekonomi, semua kapal akan terangkat,” klaim Ketua DPR Mike Johnson, seperti dikutip Reuters. Namun, Demokrat menyebutnya sebagai “bencana sosial” yang memperluas kesenjangan dan menyasar warga berpenghasilan rendah demi memberi keuntungan pajak bagi kalangan atas.

RUU ini mempermanenkan pemotongan pajak 2017 dan memperluas insentif untuk orang tua, pekerja lembur, pensiunan, serta kredit pajak mobil. Namun di sisi lain, penghematan diambil dari program seperti Medicaid dan bantuan pangan, serta penghapusan insentif energi bersih.

Baca Juga

Ancam Industri Masa Depan, Ini Kritik Tajam Elon Musk pada ‘Megabill’ Trump

RUU juga menaikkan plafon utang AS sebesar $5 triliun, mencegah gagal bayar dalam jangka pendek, namun memicu kekhawatiran jangka panjang soal biaya pinjaman yang lebih tinggi dan risiko penurunan peringkat utang. Lembaga pemeringkat Moody’s sebelumnya telah menurunkan outlook utang AS karena tekanan fiskal yang meningkat.

RUU ini kini menjadi sorotan tajam menjelang pemilu paruh waktu, dan diyakini akan menjadi isu sentral antara kubu pro-pajak dan pro-jaring sosial. Demokrat berharap dapat merebut kembali kendali Kongres, sementara kubu Republik bertaruh bahwa efek pemotongan pajak ini akan terasa sebelum 2026.