Trump Resmi Perpanjang Lagi 'Nafas' TikTok di AS hingga 17 September
WASHINGTON, investortrust.id - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara resmi memperpanjang batas waktu bagi ByteDance, induk perusahaan TikTok yang berbasis di China, untuk melepas aset TikTok di AS. Tenggat baru ini diperpanjang selama 90 hari hingga 17 September 2025, dari sebelumnya 19 Juni.
Langkah ini merupakan perpanjangan ketiga atas undang-undang yang mengharuskan TikTok dijual atau ditutup jika tidak ada kemajuan signifikan. Trump menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat.
“Presiden Trump tidak ingin TikTok ditutup,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dilansir dari Reuters, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan bahwa para penasihat hukum di Gedung Putih dan Departemen Kehakiman yakin perpanjangan ini memiliki dasar hukum yang kuat. TikTok pun menyambut baik langkah tersebut.
Baca Juga
Gedung Putih Tegaskan TikTok Aman Sampai September, Trump Siapkan Perintah Eksekutif Baru
“Kami berterima kasih atas kepemimpinan dan dukungan Presiden Trump dalam memastikan TikTok tetap tersedia,” tulis perusahaan itu dalam pernyataan resminya di situs web mereka.
TikTok juga menyebutkan bahwa mereka terus bekerja sama dengan kantor Wakil Presiden JD Vance untuk menyelesaikan masalah ini. Trump, dalam keterangannya beberapa hari lalu menyatakan optimismenya bahwa Presiden China, Xi Jinping, akan menyetujui kesepakatan terkait TikTok.
“Mungkin kita perlu persetujuan dari Tiongkok, tapi saya rasa kita akan mendapatkannya. Saya yakin Presiden Xi pada akhirnya akan menyetujuinya," jelasnya.
Rencana awal sempat disusun pada musim semi tahun ini untuk memisahkan operasi TikTok di AS ke dalam perusahaan baru yang berbasis di AS dan dikendalikan oleh investor lokal. Namun, kesepakatan itu tertunda karena pemerintah China keberatan setelah Trump mengumumkan tarif tinggi atas produk-produk impor dari Negeri Tirai Bambu.
Gedung Putih mengatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, fokus utama pemerintah adalah memastikan kesepakatan penjualan TikTok bisa terlaksana dengan aman dan data pengguna AS tetap terlindungi.
Meski demikian, sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat menyangsikan legitimasi hukum perpanjangan ini. Mereka menilai bahwa kesepakatan yang tengah disusun tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan undang-undang.