Kadin Indonesia Dorong Anggota BRICS Permudah Pembayaran Lintas Negara dan Perjalanan Bisnis

JAKARTA, investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat integrasi ekonomi dengan mempermudah transaksi pembayaran lintas negara, perjalanan bisnis, serta akses pelaku usaha ke pasar masing-masing negara anggota.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, integrasi BRICS harus diwujudkan dalam kemudahan nyata bagi dunia usaha, termasuk kemampuan perusahaan menemukan mitra, memasuki pasar negara anggota lainnya, menyediakan jasa, hingga menerima pembayaran secara lintas batas.

"Ukuran integrasi BRICS yang bermakna adalah ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya, Sao Paulo, Durban, maupun Alexandria mampu menjangkau pelanggan, menyediakan layanan, dan menerima pembayaran di seluruh wilayah BRICS," kata Anindya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, India, Jumat (11/9/2026).

Menurut Anindya, BRICS memiliki bobot ekonomi yang besar karena mencakup hampir separuh populasi dunia, sekitar 40% ekonomi global, dan hampir seperempat perdagangan dunia. Karena itu, kekuatan tersebut harus diarahkan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di negara-negara anggotanya.

Baca Juga

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia

"Saat kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh populasi umat manusia, sekitar 40% ekonomi dunia, dan hampir seperempat perdagangan global. Kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan, serta tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat turut menikmatinya," ujar dia.

Anindya Bakrie mengungkapkan, perdagangan jasa menjadi salah satu kunci untuk memperkuat integrasi ekonomi BRICS. Menurut dia, kebutuhan industri terhadap jasa rekayasa, keuangan, perangkat lunak, dan logistik menunjukkan bahwa sektor jasa dan industrialisasi saling memperkuat.

Bagi Indonesia, menurut dia, penguatan perdagangan jasa juga sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kerja sama jasa juga dapat membantu membuat layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik menjadi lebih terjangkau bagi Masyarakat,” tutur dia.

Untuk memperkuat perdagangan antarnegara BRICS, Anindya mengusulkan tiga prioritas. Pertama, mempermudah kegiatan bisnis lintas batas. Dewan Bisnis BRICS perlu mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi perusahaan dan menyampaikan solusi konkret kepada pemerintah negara anggota.

Dia menambahkan, penyederhanaan perizinan, pengakuan kualifikasi profesi, serta kemudahan perjalanan bisnis dapat memperlancar aktivitas dunia usaha. "Saya juga mengusulkan agar kita mengupayakan adanya BRICS business travel card (kartu perjalanan bisnis BRICS)," ucap dia.

Prioritas kedua, kata Anindya Bakrie, adalah menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara anggota. Perkembangan pembayaran digital di sejumlah negara BRICS dapat menjadi modal penting untuk mempercepat transaksi lintas batas.

Anin menjelaskan, India, Brasil, dan Tiongkok secara bersama-sama mencakup tujuh dari 10 transaksi pembayaran real-time (waktu nyata) di seluruh dunia. Tantangannya kini adalah memastikan sistem pembayaran yang telah berkembang di masing-masing negara dapat digunakan secara efektif untuk transaksi lintas batas.

"Kita perlu memperluas penggunaan pembayaran mata uang lokal di mana hal tersebut layak secara komersial, sembari tetap menerapkan langkah-langkah perlindungan data dan stabilitas keuangan," papar dia.

Anindya menegaskan, penguatan kedaulatan sistem keuangan nasional tidak berarti negara-negara BRICS harus menutup diri dari sistem keuangan global. "Kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan," tandas dia.

Prioritas ketiga, menurut Anindya Bakrie, adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang mendukung perkembangan sektor jasa. Dunia usaha perlu meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta membantu perusahaan yang lebih kecil memanfaatkan kecerdasan buatan.

Ia juga mengusulkan agar perwakilan Dewan Bisnis BRICS memublikasikan data mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh masing-masing anggota setiap tahun. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur secara lebih jelas.

Di sisi pembiayaan, Anindya menilai New Development Bank (NDB) atau Bank Pembangunan Baru dapat berperan dalam mendukung pembangunan jaringan digital, program pelatihan, serta berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat perdagangan jasa.

Anindya menekankan, negara-negara anggota baru, termasuk Indonesia, tidak boleh hanya diposisikan sebagai pasar baru. Negara anggota harus ikut menentukan arah dan agenda kerja sama BRICS. "Anggota-anggota baru, termasuk Indonesia, harus turut membentuk agenda ini, bukan sekadar menjadi pasar baru," tegas dia.

Anin mengemukakan, kemitraan BRICS harus mampu membangun kemampuan di setiap negara sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mampu menjadi penyedia layanan bagi pasar negara anggota lainnya.

Baca Juga

Prabowo Tiba di India untuk Hadiri KTT ke-18 BRICS sebagai Anggota Penuh

Dia juga mengingatkan pentingnya semangat Bandung 1955 sebagai landasan kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara BRICS. Indonesia siap berkontribusi dalam membangun konektivitas ekonomi dan bisnis antaranggota.

"Berlandaskan semangat Bandung tahun 1955, kerja sama yang lebih erat di dalam BRICS harus memperkuat hubungan antaranggota, dan Indonesia siap membantu membangun koneksi tersebut," ujar Anin.

Anindya berharap integrasi BRICS pada akhirnya tidak hanya tecermin dalam angka perdagangan dan investasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui semakin terbukanya kesempatan usaha, kemudahan transaksi, dan akses pasar lintas negara.

"Mari kita wujudkan masa depan yang kita bayangkan dalam BRICS menjadi masa depan yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat kita demi kesejahteraan mereka," kata Anindya.