Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia
Poin Penting
|
NEW DELHI, Investortrust — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie membawa visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi ke panggung BRICS Business Forum di New Delhi, India. Berbicara di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah pemimpin dunia lainnya, Anindya menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar baru, tetapi ikut membentuk arah kerja sama ekonomi BRICS.
Dalam pidatonya pada Jumat (11/09/2026), Anindya menyampaikan rasa bangga karena Indonesia telah menjadi bagian dari keluarga BRICS di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia, kata dia, kini juga memiliki chapter yang aktif dalam BRICS Business Council sehingga dapat ikut mendorong agenda perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa di antara negara-negara anggota.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin, nama sapaan Anindya.
Pidato tersebut disampaikan dalam sesi mengenai pengembangan perdagangan dan jasa intra-BRICS. Anindya mengingatkan bahwa BRICS merepresentasikan hampir separuh penduduk dunia dan sekitar 40% perekonomian global. Besarnya kekuatan tersebut, menurut dia, bukan hanya memberikan kemampuan untuk membentuk masa depan ekonomi dunia, melainkan juga melahirkan tanggung jawab agar kemajuan dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.
Baca Juga
Prabowo Tiba di India untuk Hadiri KTT ke-18 BRICS sebagai Anggota Penuh
“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40% perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” katanya.
Anindya menjelaskan, pembahasan perdagangan dan jasa tidak boleh berhenti pada gagasan besar. Kerja sama tersebut harus menjawab persoalan praktis yang dihadapi pelaku usaha: apakah perusahaan dapat menemukan mitra di negara anggota lain, memasuki pasar BRICS, memperoleh jasa yang dibutuhkan, serta menerima pembayaran secara cepat dan aman.
Menurut dia, sektor industri dan jasa tidak dapat dipisahkan. Sebuah pabrik membutuhkan teknologi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, dan tenaga terampil. Karena itu, pengembangan sektor jasa akan memperkuat industrialisasi, sementara pertumbuhan industri akan menciptakan permintaan baru terhadap berbagai layanan.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi di sektor jasa juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Anindya kemudian menawarkan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa intra-BRICS. Pertama, BRICS harus mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. BRICS Business Council perlu mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi dunia usaha, kemudian menyampaikan usulan penyelesaian yang spesifik kepada pemerintah masing-masing negara.
Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu dan kemudahan perjalanan bisnis, lanjut Anindya, akan mempercepat transaksi dan investasi. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS atau BRICS Business Travel Card untuk mendukung mobilitas para pelaku usaha.
Kedua, BRICS perlu menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital. Anindya menilai India, Brasil, dan Tiongkok telah menunjukkan besarnya potensi pembayaran waktu nyata atau real-time payment. Tantangannya sekarang adalah membuat sistem-sistem tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.
BRICS, menurut dia, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai, dengan tetap menjaga keamanan data dan stabilitas sistem keuangan. “Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegasnya.
Usulan tersebut sejalan dengan pembahasan di BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, dan pembangunan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, serta aman. Pembahasan serupa juga mengemuka dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS menjelang KTT.
Ketiga, negara-negara BRICS harus meningkatkan investasi pada manusia dan infrastruktur yang menopang perdagangan jasa. Dunia usaha didorong untuk melatih pekerja, membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan membantu perusahaan —terutama usaha mikro, kecil, dan menengah— memanfaatkan kecerdasan buatan.
Anin mengusulkan agar setiap chapter BRICS Business Council memiliki target terukur mengenai jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahun. New Development Bank juga dapat mengambil peran dalam membiayai jaringan digital, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Baca Juga
Menurut Anin, negara anggota baru seperti Indonesia harus ikut menentukan agenda BRICS, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk dan perusahaan dari negara-negara yang lebih dahulu bergabung. Setiap kemitraan harus membangun kemampuan domestik sehingga masyarakat di semua negara anggota dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa.
Ia menggambarkan integrasi BRICS yang nyata sebagai sebuah ekosistem ketika pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, São Paulo, Durban, hingga Alexandria dapat menemukan pelanggan, menawarkan jasa, serta menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS. “Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” ujar Ketua BRICS Business Council Indonesia tersebut.
Menutup pidatonya, Anin mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Menurut dia, kerja sama BRICS harus mempererat hubungan antarnegara berkembang sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan hingga ke tingkat masyarakat dan pelaku usaha kecil.
“Dalam semangat Bandung 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan kita satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” pungkas Anin.
x`
