Menguji “Jimat-Jimat” Prabowo
Poin Penting
|
INVESTORTRUST.ID - “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Prabowo Subianto, dengan dada bergetar.
Suaranya yang berat menggema di relung-relung Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, tempat ia dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10/2024). Di televisi, radio, YouTube, dan platform medsos lainnya, sumpah Prabowo dan Gibran tak henti-henti diputar.
Momen yang mendebarkan dan ditunggu-tunggu masyarakat di segenap penjuru Tanah Air itu sudah lama berlalu. Persis pada Senin (20/10/2025) ini, pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan Kabinet Merah Putih-nya, genap berusia satu tahun.
Baca Juga
Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo: Kita Telah Bekerja Keras dan Hasilnya Dirasakan Rakyat
Waktu 12 bulan sudah cukup bagi masyarakat di Tanah Air untuk membuka kembali ingatan kolektif mereka tentang janji-janji yang dilontarkan Prabowo-Gibran semasa kampanye pemilu presiden (pilpres), atau visi dan program-program yang dicanangkan keduanya setelah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wapres.
Baca Juga
Survei Kepuasan Kinerja Satu Tahun Prabowo Lebih dari 80%, Bahlil: Banyak Program Pro Rakyat
Tak butuh waktu lama bagi masyarakat untuk menunjuk Asta Cita sebagai “utang” Prabowo kepada rakyat. Asta Cita adalah delapan program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Asta Cita pula yang menjadi “jimat” Prabowo-Gibran saat keduanya berkampanye di Pilpres 2024, hingga akhirnya terpilih.
Dalam visi Prabowo, Indonesia harus menjadi negara maju dan makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, pada dua dekade mendatang. Itulah masa gilang-gemilang Indonesia, saat penduduk negeri ini menikmati pendapatan per kapita US$ 32.000 dan angka kemiskinan turun hingga 0,5%.
Tentu saja visi Indonesia Emas 2045 harus dicapai bertahap. Itu sebabnya, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menetapkan delapan hasil cepat (quick wins) pembangunan nasional. Di luar itu, pemerintah mencanangkan 17 program prioritas yang difokuskan pada agenda jangka panjang.
Baca Juga
Sasaran pemerintahan Prabowo-Gibran tidak main-main: ekonomi harus tumbuh minimal 8% setiap tahun.
On The Right Track
Apakah “jimat-jimat” Prabowo, yang penuh pesona itu, sudah terbukti ampuh? Terlalu dini, memang, untuk menjawab “ya”. Juga kelewat tergesa untuk menjawab “tidak”. Prabowo-Gibran baru melakoni satu dari lima tahun masa pemerintahannya, bukan?
Yang pasti, Prabowo sudah meletakkan fondasi yang tepat dan kokoh sebagai dasar untuk membangun perekonomian nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkesinambungan.
Dan, sejujurnya, program-program Prabowo-Gibran, terutama program quick wins, sudah mulai menunjukkan hasil. Tentu tak ada gading yang tak retak. Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Asalkan menyadari kesalahan itu dan terus berbenah, yakinlah, pemerintah bakal sukses merealisasikan target-targetnya.
Program Prabowo-Gibran yang paling membetot perhatian khalayak, tak salah lagi, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga 18 Oktober 2025, program MBG sudah memberi makan 36,2 juta penerima manfaat dengan 1,4 miliar porsi makanan. Jumlah mereka setara dengan tujuh kali populasi Singapura.
Baca Juga
Program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Total sudah ada 12.205 dapur, masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang dan 15 supplier makanan di desa. Masing-masing suplier mempekerjakan 5-10 pekerja.
Tak mengherankan jika program MBG menjadi perhatian dunia. Berdasarkan kajian Rockefeller Institute, lembaga yang terafiliasi dengan State University of New York, Indonesia adalah negara ke-78 atau 79 yang menggulirkan program MBG dari 112 negara.
”Sebagian besar mencontoh kami," tutur Prabowo, pada sesi dialog dengan Chief Executive Officer (CEO) Forbes, Steve Forbes dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Program MBG Sukses
Prabowo mengklaim keberhasilan program MBG mencapai 99,99%. Merespons rekomendasi sejumlah lembaga riset dan akademisi agar program MBG dimoratorium akibat banyaknya kasus keracunan, Presiden Prabowo menegaskan, persentase kasus keracunan dalam program MBG terbilang sangat kecil.
“Keracunan makan 8.000 orang kurang lebih. Jadi, kalau diambil statistik, 0,0007% atau 0,0008%. Artinya, program ini 99,99% berhasil,” ujar Prabowo dalam orasi ilmiah pada sidang senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru wisuda sarjana dan dies natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga
BGN Nonaktifkan 56 SPPG Terkait Kasus Keracunan MBG Berulang
Sejumlah akademisi dan lembaga riset merekomendasikan moratorium program MBG akibat banyaknya kasus keracunan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi ulang dan melakukan audit menyeluruh sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dan rencana ekspansi anggaran hingga Rp 335 triliun pada 2026.
“Korban sudah terlalu banyak berjatuhan,” tegas Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras.
Padahal, dalam kalkulasi Indef, jika dijalankan secara benar, program MBG mampu berkontribusi signifikan terhadap PDB melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, yang didorong belanja pemerintah dan keterlibatan UMKM.
Program MBG, dalam hitung-hitungan Indef, dapat mendongkrak PDB hingga Rp 4.510 triliun pada 2025 dengan potensi efek pengganda (multiplier effect) yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Presiden Prabowo mafhum betul bahwa kasus keracunan MBG tak bisa dianggap sepele dan harus ditekan seminim mungkin. Ia bahkan menargetkan program MBG mencapai tingkat kesalahan 0%. “Kita mau zero error walaupun sangat sulit,” ucap dia.
Untuk mencapai hal itu, Presiden telah memerintahkan perbaikan standar kebersihan dan kualitas pengolahan makanan di setiap dapur penyelenggara program MBG. Ia juga menekankan perlunya pembiasaan hidup bersih kepada para penerima manfaat program.
Koperasi Menggerakkan Desa
Program lain yang menyita perhatian masyarakat adalah Koperasi Merah Putih. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pada awalnya, sempat diragukan. Mungkin karena itu pula, pemerintah tidak langsung memasukkan Kopdes Merah Putih dalam program quick wins.
Baca Juga
Di Hari Ulang Tahun Prabowo, Groundbreaking Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih Resmi Dilakukan
Ternyata program ini bukan omon-omon. Tepat pada momen HUT ke-74 Presiden Prabowo, Jumat (17/10/2025), peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan alias groundbreaking gudang dan gerai 80.000 Kopdes Merah Putih dilaksanakan.
Peletakan batu pertama dilakukan serentak di 800 titik sebagai rangkaian tahap pertama pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih. Tahap ini sekaligus menandai dimulainya fase operasional Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo.
“Pembangunan akan terus dikembangkan hingga mencapai 80 ribu Kopdes Merah Putih di berbagai daerah,” kata Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono pada acara peletakan batu pertama di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025) sore.
Kemenkop bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait telah merampungkan seluruh regulasi teknis, termasuk peraturan menteri keuangan (PMK) agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi efektif mulai Oktober 2025.
Kopdes Merah Putih bukan sembarang koperasi. Kopdes Merah Putih akan berfungsi ganda, yaitu sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus sebagai pembeli atau penyerap hasil produksi (offtaker) hasil pertanian, perikanan, perkebunan, hingga produk UMKM desa.
Baca Juga
Menteri Koperasi Dukung Izin Usaha Tambang Dikelola Koperasi Desa Merah Putih
Dalam skenario pemerintah, dengan adanya gudang dan gerai koperasi, rantai pasok akan lebih pendek dan efisien. Alhasil, harga atau jasa yang ditawarkan Kopdes Merah Putih bakal lebih terjangkau. Dengan begitu pula, kesejahteraan petani dan para pelaku ekonomi desa terdongkrak. Intinya, Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai motor ekonomi perdesaan.
Pemerintah, tampaknya, sangat serius menggulirkan program ini. Setidaknya itu terlihat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Pembangunan Fisik dan Operasional Gerai serta Pergudangan Kopdes Merah Putih yang diteken para K/L terkait.
SKB tersebut ditandatangani Menkop Ferry Juliantono, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Penandatanganan SKB ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. SKB ini menjadi panduan utama semua stakeholder dalam membangun dan mengoperasikan Kopdes/Kel Merah Putih.
Keseriusan pemerintah memajukan Kopdes Merah Putih juga ditunjukkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Dengan adanya beleid ini, badan usaha koperasi sudah bisa mengelola sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk tambang rakyat, maksimal seluas 2.500 hektare.
Tak Sekadar Membangun Rumah
“Jimat” lain Prabowo yaitu program pembangunan 3 juta rumah. Program ini dirilis untuk memangkas defisit pasokan rumah (backlog). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta. Artinya, ada 9,9 juta orang yang belum punya rumah saat ini.
Baca Juga
Prabowo Ungkap Alasan Bebani Menteri Ara Target Tinggi 3 Juta Rumah Rakyat
Backlog kepemilikan rumah sulit diturunkan karena kebutuhan per tahunnya mencapai 600-800 ribu unit, terutama berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Nah, program pembangunan 3 juta rumah disiapkan untuk mengurangi backlog tersebut. Pemerintah sadar bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara.
Tapi program 3 juta rumah yang dirilis pemerintahan Prabowo-Gibran juga bisa menjadi senjata ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta memangkas angka kemiskinan dan pengangguran. Itu karena sektor properti memiliki mata rantai dan industri ikutan yang sangat panjang, sekitar 200 sektor, dari berbagai material bangunan, perbankan, transportasi, hingga makanan dan minuman.
Sektor properti berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang 15% hingga 16,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahun.
Baca Juga
2 Bulan Pemerintahan Prabowo, Maruarar Sirait Klaim 30.000 Rumah Sudah Ditempati Masyarakat
Industri properti juga tercatat sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja paling banyak. Tak kurang 14 juta orang per tahun diserap sektor ini, menghasilkan pendapatan pekerja Rp 950 miliar sampai Rp 1,1 triliun setiap tahun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp 75 triliun per tahun.
Untuk mengawal program 3 juta rumah, pemerintah memastikan rumah untuk MBR tetap terjangkau. Bunga subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), misalnya, tetap dipatok di level 5%.
“Itulah bukti negara hadir,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait pada acara Akad Massal 26.000 Rumah Subsidi KPR FLPP di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Program 3 juta rumah didukung sejumlah terobosan strategis, seperti gratis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi MBR, percepatan dan penggratisan proses persetujuan bangunan gedung (PBG), serta penambahan kuota FLPP dari semula 220.000 menjadi 350.000 unit. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP di Indonesia.
Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, khususnya MBR. “Program perumahan rakyat merupakan bagian upaya besar pemerintah dalam memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegas Persiden Prabowo.
Swasembada Pangan di Depan Mata
Program swasembada pangan tak kalah “seksi”. Masih segar dalam ingatan, saat kampanye dulu, Prabowo dengan lantang menyatakan Indonesia harus swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Tidak cuma menargetkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Target itu sedang dikejar. Langkah terobosan yang ditempuh pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), di antaranya menyederhanakan mata rantai dan sistem distribusi pupuk. Bukan rahasia lagi jika penyaluran pupuk bersubsidi selama ini ribet, panjang, berbelit-belit, sungguh merepotkan.
Baca Juga
Kementan Genjot Mekanisasi dan Cetak Sawah 4 Juta Hektare Demi Swasembada Pangan
Bagaimana tidak merepotkan? Selama ini ada 145 peraturan tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang diterbitkan 12 menteri. Tak berhenti sampai di situ, aturan-aturan tersebut harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati serta wali kota se-Indonesia. Itu belum termasuk 17 instruksi presiden (inpres).
"Itu semua harus diparaf, baru pupuk bisa tiba di lapangan,” tutur Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Penyederhanaan sistem distribusi pupuk bersubsidi langsung membuahkan hasil. Berkat penyederhanaan tersebut, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi keluhan utama petani tidak lagi terdengar di lapangan.
“Dulu kami keliling seluruh Indonesia, teriakan petani satu suara, tone-nya sama, yaitu pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik," imbuh Amran.
Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah tengah melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten. Terobosan-terobosan itu diikuti program akselerasi alat dan mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan produktif, serta peningkatan kapasitas petani di berbagai daerah.
Baca Juga
Fokus Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan Waspadai Alih Fungsi Lahan dan Penurunan Kualitas Tanah
“Alat mesin pertanian, oplah (optimasi lahan) cetak sawah, kita lakukan akselerasi. Mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," tandas Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Jika diselisik lebih dalam, swasembada pangan, boleh jadi, sudah di depan mata. Adalah Menko Pangan, Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) bakal mencapai 4-5 juta ton pada akhir 2025. Alasannya, stok beras saat ini mencapai 3,8 juta ton.
“Sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus kira-kira 4 juta sampai 5 juta ton,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/9/2025).
Berpegang pada stok beras tersebut, Zulhas mengklaim Indonesia sudah mencapai swasembada pangan, khususnya beras. “Jadi, boleh kita katakan, tahun ini kita sudah bisa mengatakan Indonesia swasembada pangan, khusus untuk beras," tegas dia.
Mentan Amran mengamini pernyataan Menko Zulhas. Apalagi dalam beberapa waktu ke depan, produksi pangan akan terus bertambah. Demi menggenjot produksi pangan, pemerintah gencar membuka lahan pertanian, misalnya di Merauke, food estate yang mangkrak.
Baca Juga
Klaim Stok Beras Surplus 5 Juta Ton di Akhir 2025, Zulhas: Kita Sudah Swasembada Pangan
“Jadi, insyaallah kalau tidak ada aral melintang, dua-tiga bulan ke depan, gagasan besar Bapak Presiden tentang swasembada bisa menjadi kenyataan. Target empat tahun bisa kita percepat menjadi satu tahun. Ini kerja kita semua, tanpa kecuali,” tandas Amran di Gedung Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Yang jelas, program swasembada pangan, MBG, 3 juta rumah, dan Koperasi Merah Putih tidak berdiri sendiri. Program-program tersebut saling bertautan dan berkelindan dengan program-program lainnya, terutama program quick wins dan program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis, swasembada energi, termasuk program pemberantasan korupsi yang akan membuat APBN lebih efisien dan punya “daya tendang” jauh lebih kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke level 8%.
Masuk akal jika Prabowo tetap keukeuh bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8% dalam jangka menengah-panjang. “Saya kira 8% sangat bisa dicapai, seperti yang sudah saya sebutkan, bahkan dengan program MBG," tegas Prabowo. ***