PPh Turun Penerimaan Pajak Anjlok, Anggaran IKN Naik Mendadak, APBN Defisit
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, hingga Juli 2024, penerimaan dari sektor pajak tercatat sebesar Rp 1.045,32 triliun, sekitar 52,56% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Total target penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 1.988,88 triliun.
"Sebelum periode Juli, tekanan penerimaan pajak terjadi sejak Maret hingga Mei 2024. Sementara, pada Januari-Februari masih tercatat baik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers realisasi APBN RI hingga Juli 2024, di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga
Pimpin Ratas RAPBN 2025, Presiden Jokowi: Waspadai Risiko Ekonomi Global
Hingga Juli, kata Sri Mulyani, satu dari empat komponen penerimaan (pajak) yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat realisasinya sebesar Rp 593,76 triliun atau 55,84% target APBN. PPh Nonmigas ini targetnya Rp 1.063,41 triliun atau menjadi penyumbang utama 53,47% total penerimaan pajak tahun ini.
Dia menyoroti penerimaan PPh Nonmigas, yang secara bruto masih tercatat negatif. “Secara bruto growth-nya negatif, -3,04% ini sudah mulai menurun, bulan lalu -7,9%. Kita harapkan di bulan depan sudah ada positive growth untuk penerimaan pajak kita,” kata dia.
PPh Migas Anjlok
Koreksi juga terjadi pada komponen kedua, penerimaan PPh Migas yang tercatat sebesar Rp 39,32 triliun atau 51,49% dari target. Penerimaan bruto PPh Migas mengalami koreksi ke bawah sebesar -13,21%.
“Kalau kita lihat migas, ini karena lifting minyak. Kalau kita lihat, produksi minyak kita walaupun harga minyak naik, tapi lifting minyak terus mengalami penurunan, nggak pernah yang mencapai di dalam (asumsi makro) APBN,” ujar dia.
Anjloknya penerimaan PPh Nonmigas maupun PPh Migas itu menyebabkan penerimaan pajak Januari-Juli 2024 turun drastis dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan pajak tujuh bulan pertama tahun ini yang sebesar Rp 1.045,32 triliun tersebut turun 5,75%, dibanding periode sama 2023 yang mencapai Rp 1.109,1 triliun atau 64,6% dari target APBN tahun lalu.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Januari-Juli 2023 itu tumbuh 7,8% secara tahunan. Hal ini antara lain didukung capaian PPh Nonmigas menembus Rp 636,56 triliun atau 72,86% dari target, atau tumbuh 6,98% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh Migas tercatat juga mencapai Rp 45,31 triliun atau 73,74% dari target.
Baca Juga
Anggaran IKN Naik Jadi Rp 42,5 Triliun, Ini Penjelasan Kemenkeu
Sri menjelaskan lebih lanjut, catatan positif tahun ini dari komponen penerimaan pajak ketiga yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penerimaan komponen pajak ini tercatat Rp 402,16 triliun atau 49,57% dari target. Secara bruto, katanya, PPN dan PPnBM tumbuh 7,34%.
“Ini bagus. Meski nanti ada beberapa restitusi yang menyebabkan penerimaan neto negatif, tapi dari sisi brutonya tumbuh cukup baik. Jadi, kalau kami lihat, perdagangan di dalam PDB kita sudah mulai bagus, manufaktur juga mulai bagus,” kata Mantan Managing Director Word Bank itu.
Komponen keempat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya tercatat realisasinya Rp 10,07 triliun, atau 26,7% dari target APBN 2024. Penerimaan dari PBB ini, kata Bendahara Negara, tumbuh secara bruto 4,14%.
Juli Defisit Rp 93,4 Triliun
Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp 93,4 triliun. Ini lantaran pendapatan negara terkontraksi di tengah belanja negara melonjak di tahun pemilu.
“Defisit setara 0,41% dari PDB (produk domestik bruto). Itu masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, yang seperti di dalam APBN 2,2%,” kata Sri.
| Postur APBN 2024. Sumber: Kemenkeu |
Sri Mulyani mengungkapkan lebih lanjut, hingga Juli 2024, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.545,4 triliun atau 55,1% dari target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3% secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 1.638,8 triliun atau setara 49,3% dari pagu Rp 3.325,1 triliun, tumbuh 12,2% yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebutnya menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.
"Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp 179,3 triliun," paparnya. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Kementerian Keuangan sebelumnya, berdasarkan catatan Antara, memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7% PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L). Sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024, seiring peran APBN yang disebut sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli, dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
Anggaran IKN Mendadak Naik, Biaya Upacara Melonjak
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan kenaikan pagu anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dari yang awalnya Rp 40,6 triliun menjadi Rp 42,5 triliun. Ini terutama untuk memenuhi kualitas yang baik dari bangunan-bangunan dan jalan tol di ibu kota baru.
“Penambahan anggaran IKN untuk melaksanakan penyelesaian dan penguatan di lapangan. Ini adalah penyiapan anggaran untuk fasilitas sekolah dan kesehatan, perbaikan sarana sekolah seperti SD, SMP, dan SMA yang ada di sekitar situ. Pasar dan puskesmas dilakukan perbaikan, supaya terjadi peningkatan kualitas sarana prasarana, sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN di tahun ini,” kata Isa saat konferensi pers yang sama.
Kenaikan anggaran IKN ini terbilang baru. Meski tak dijelaskan kapan kenaikan anggaran tersebut, namun, pada Juni 2024 anggaran IKN masih tercatat sebesar Rp 40,6 triliun. Hingga Juli 2024, anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 11,2 triliun.
Isa juga menjelaskan detail anggaran untuk perayaan hari kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Menurut Isa, tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran untuk upacara dan perayaan kemerdekaan di IKN sebesar Rp 87 miliar, atau melonjak 64% lebih dibanding biasanya di Jakarta.
“Tahun ini kami menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN,” kata Isa saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Isa mengatakan, untuk perayaan kemerdekaan di Jakarta, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 53 miliar. Kenaikan anggaran perayaan kemerdekaan di IKN, kata dia, karena pengadaan alat-alat upacara yang baru.
“Kenaikan terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” kata dia.
Isa mengatakan rincian peralatan yang biayanya besar di antaranya peralatan upacara. Selain itu, penyiapan sarana fisik dan jamuan untuk para tamu yang hadir.
“Ini karena lokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan itu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan anggaran
Jokowi mengatakan anggaran untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan tersebut tersedia. Meski begitu, ia tidak menyebut berapa anggaran yang disediakan pemerintah untuk gelaran akbar menyambut HUT RI ini.
"Anggarannya di Setneg juga ada," kata dia.