Lapor ke Dasco, Purbaya Bongkar Biang Kerok Gaduh PBI BPJS Kesehatan

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka-bukaan di balik kegaduhan masyarakat terkait penonaktifan masif peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Hal itu dilaporkan Purbaya saat menghadiri rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad.

Meski awalnya mengaku heran, Purbaya menganalisis bahwa kegaduhan ini terjadi karena adanya 11 juta peserta yang tiba-tiba dihapus dari daftar penerima bantuan pada bulan ini.

"Saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya enggak ada keributan-keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan analisis yang ia lakukan, ada sebanyak 11 juta peserta PBI JKN yang tiba-tiba dinonaktifkan. Ia memperkirakan jumlah itu mencakup hampir 10% dari total penerima PBI JKN, yakni 96,8 juta orang.

Menurut Purbaya, pemerintah biasanya melakukan pemutakhiran data setiap tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI JKN bagi penerima yang tergolong tidak layak menerima bantuan.

Diakui Purbaya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini jumlah masyarakat yang dinonaktifkan PBI JKN nya lebih banyak.

"Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini? Menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% kena kan kerasa tuh, kalau satu persen enggak ribut orang-orang," jelas dia.

Baca Juga

Mensos Akui Kesalahan Data Buat 54 Juta Warga Miskin Belum Nikmati BPJS PBI JK

Purbaya mengemukan, pemerintah di satu sisi juga menemukan sebanyak 41% penerima PBI JKN tidak layak menerima bantuan. Ia beralasan, 41% penerima PBI JKN tergolong sebagai masyarakat mampu atau masuk dalam kategori desil 6-10.

Dengan demikian, ada sekitar 59% penerima manfaat PBI JKN yang layak menerima bantuan tersebut lantaran tergolong sebagai masyarakat desil 1-5.

Pada kesempatan itu, Purbaya mengungkap APBN tahun anggaran 2026 tidak meninggalkan program kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas. Menurutnya, alokasi anggaran untuk program kesehatan secara umum mencapai Rp247,3 triliun.

Nilai anggaran itu, kata dia, bahkan meningkat 13,2% dibandingkan program kesehatan tahun sebelumnya.

"Mencakup di dalamnya (Rp247,3 triliun), untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi PBI untuk 96,8 juta peserta, seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan," tutur mantan ketua LPS itu.

Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI. Pertemuan lintas komisi DPR itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa, serta pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI.

Sementara dari unsur pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.