Purbaya Minta Bos BPJS Kesehatan Tak Bikin Keributan soal Perubahan Data PBI

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia meminta agar BPJS Kesehatan tidak mengambil keputusan yang merugikan masyarakat, khususnya dalam rangka pemutakhiran data PBI.

Menurut Purbaya, adanya perubahan data PBI BPJS Kesehatan dipandang oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih tepat sasaran. Melalui PBI juga, kata dia, pemerintah ingin melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

"Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan," kata dia saat menyampaikan laporan dalam Rapat Konsultasi bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kemudian Purbaya juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar mempertimbangkan untuk tidak langsung menonaktifkan kepesertaan PBI bagi masyarakat yang dinilai sudah tidak masuk segmen tersebut. Ia menyarankan agar BPJS Kesehatan memberikan jangka waktu dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat sebelum menonaktifkan kepesertaan PBI.

"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu. Sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau gimana," ujarnya.

Bahkan Purbaya mewanti-wanti risiko kerugian yang bakal dihadapi masyarakat apabila kebijakan penonaktifan PBI dilakukan seara tiba-tba.

"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita (pemerintah) konyol," bebernya.

Mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu blak-blakan menyebut pemerintah mengalami kerugian imbas adanya kebijakan penonaktifan PBI oleh BPJS Kesehatan

"Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak," ungkapnya.

Baca Juga

Lapor ke Dasco, Purbaya Bongkar Biang Kerok Gaduh PBI BPJS Kesehatan

Menkeu Purbaya dalam kesempatan tersebut juga memberikan masukan agar penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur.

"Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin," jelas dia.

Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI. Pertemuan lintas komisi DPR itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa, serta pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI.

Sementara dari unsur pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.