Mengurai Arah Baru PAYDI Pasca Putusan MK: Refleksi dan Masa Depan Industri Asuransi Jiwa Indonesia

Oleh Irvan Rahardjo

Penulis Tetralogi Asuransi, “Robohnya Asuransi Kami”

JAKARTA, Investortrust.id - Industri asuransi jiwa di Indonesia tengah berada di persimpangan penting, khususnya terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-link. Produk ini, yang telah lama menjadi tulang punggung bagi pendapatan premi perusahaan asuransi jiwa, kini menghadapi gelombang perubahan regulasi dan penegasan hak konsumen yang signifikan, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Produk unit-link dirancang untuk menawarkan dua manfaat sekaligus dalam satu polis: perlindungan asuransi dan potensi imbal hasil dari investasi. Di Indonesia, PAYDI menjadi salah satu produk andalan, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang ingin menggabungkan proteksi dengan akumulasi dana jangka panjang, seperti dana pendidikan atau pensiun. Namun dalam praktiknya, produk ini juga menjadi pusat kontroversi akibat berbagai kasus misselling, pemalsuan data, penolakan klaim, dan ketidakjelasan manfaat yang sering kali tidak dipahami dengan baik oleh nasabah.

Dalam buku kajian terbaru yang dibuat penulis, dibongkar secara menyeluruh anatomi permasalahan yang membelit PAYDI di Indonesia. Diketahui betapa produk ini mengalami distorsi fungsi seiring praktik pemasaran agresif yang seringkali mengedepankan aspek investasi dibandingkan proteksi, bahkan sampai menyamarkan risiko yang melekat di dalamnya. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap kualitas informasi yang disampaikan agen pemasaran.

Kondisi ini menyebabkan meledaknya angka pengaduan nasabah dalam lima tahun terakhir. Dari hanya puluhan kasus pada 2018, angka pengaduan melonjak menjadi ribuan pada 2022, menunjukkan krisis kepercayaan publik yang kian dalam terhadap industri asuransi. Nasabah tak lagi melihat PAYDI sebagai solusi jangka panjang, melainkan sebagai sumber ketidakpastian baru.

Momentum perbaikan datang lewat Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 251 KUHD sebagai inkonstitusional bersyarat. Pasal ini selama bertahun-tahun menjadi "perisai hukum" perusahaan asuransi untuk menolak klaim dengan alasan adanya ketidaksesuaian informasi dalam surat permohonan asuransi (SPAJ), meski dilakukan tanpa itikad buruk. MK menilai pasal tersebut membuka celah penyalahgunaan oleh pihak asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak dan menafikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Baca Juga

Likuditasi Wanaartha: Tim Kembali Berdiskusi dengan Pemegang Polis  

Putusan MK menjadi koreksi besar terhadap ketimpangan relasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kini, perusahaan tidak bisa lagi semata-mata menggunakan dalih teknis administratif untuk menolak kewajiban membayar klaim. Setiap pembatalan polis harus melalui mekanisme yang adil dan objektif, bahkan jika perlu ditetapkan oleh pengadilan. Putusan ini membuka ruang bagi penguatan prinsip fair treatment terhadap konsumen dan menuntut perusahaan untuk bekerja lebih profesional dalam melakukan underwriting dan asesmen risiko.

Namun dampak dari putusan ini tidaklah ringan bagi pelaku industri. Tuntutan terhadap kerja underwriter akan semakin berat, karena tidak bisa lagi mengandalkan ketentuan pasal lama untuk melindungi perusahaan dari kesalahan seleksi risiko. Risiko sengketa akan meningkat, dan biaya litigasi berpotensi menjadi beban tambahan. Di sisi lain, ini adalah momen emas untuk memperkuat peran mediasi, meningkatkan akuntabilitas agen, serta mengembalikan khitah industri asuransi sebagai pengelola risiko, bukan spekulan hasil investasi.

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 telah mengatur ulang berbagai aspek penting dalam produk PAYDI. Mulai dari transparansi informasi, praktik pemasaran, hingga pengelolaan aset investasi, semua diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan menempatkan konsumen sebagai subjek utama, bukan objek bisnis semata. Tidak boleh lagi ada informasi sepihak, janji hasil investasi yang tak realistis, atau ilustrasi yang menyesatkan. Penjelasan produk harus didokumentasikan dengan welcoming call dan pemasar PAYDI wajib tersertifikasi khusus.

Tata kelola aset PAYDI juga diperketat. Dana investasi tidak lagi boleh dicampur secara bebas, melainkan harus dikelola secara terpisah di bank kustodian independen. Pembatasan juga diberlakukan atas penempatan dana pada instrumen tertentu, terutama yang tidak dijamin oleh negara. Setiap penambahan rider, cuti premi, dan penarikan dana tunai harus dievaluasi secara ketat atas kecukupan nilai polis yang tersisa.

Baca Juga

Pangsa Unit Link Terhadap Total Premi Asuransi Jiwa Susut Jadi 23% di Kuartal I 2025

Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya masalah. Kasus-kasus seperti pemalsuan tanda tangan agen, penggelapan premi, polis lapsed, dan penolakan klaim terus mencuat. Beberapa perusahaan bahkan memilih menggugat balik nasabah yang dirugikan, menambah luka bagi konsumen yang telah kehilangan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa meski regulasi telah diperbaiki, implementasinya masih menjadi tantangan besar.

Industri asuransi Indonesia perlu melakukan refleksi besar. Tidak cukup hanya dengan memperkuat modal dan memperbaiki SOP, tetapi juga mengubah paradigma bisnis. Irvan Rahardjo dengan tegas mengingatkan bahwa fungsi utama asuransi adalah proteksi, bukan investasi. Jika ingin berinvestasi, masyarakat sebaiknya memilih instrumen yang memang diperuntukkan untuk itu. Asuransi seharusnya kembali pada asas mutuality, di mana risiko ditanggung bersama secara adil dan transparan.

OJK kini memiliki tugas besar untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan baru, tidak menyalahgunakan momentum regulasi untuk kepentingan jangka pendek, seperti menaikkan premi tanpa dasar yang kuat. Pengawasan juga harus diperluas pada praktik pemasaran dan sistem kompensasi agen yang kerap menjadi akar masalah misselling. Fungsi edukasi publik juga harus digalakkan, agar masyarakat memahami produk yang mereka beli dan dapat mengambil keputusan finansial dengan sadar.

Kondisi industri asuransi pada 2025 memang penuh tantangan. Namun dengan regulasi yang diperbarui, putusan MK yang progresif, dan sinyal kuat dari OJK untuk menata ulang arah PAYDI, ada harapan baru yang terbuka. Harapan bahwa industri ini dapat kembali menjadi pilar perlindungan keuangan masyarakat, bukan sekadar instrumen akumulasi premi dan keuntungan perusahaan.

Transformasi total bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Jika gagal menjawab momentum ini, industri asuransi Indonesia berisiko ditinggalkan oleh generasi baru nasabah yang semakin cerdas, kritis, dan melek digital. Tetapi jika mampu berbenah, bukan tidak mungkin PAYDI akan menjadi model produk keuangan hibrida yang benar-benar mengedepankan perlindungan, keberlanjutan, dan keadilan bagi semua pihak.