Himbara Diminta Salurkan Pinjaman ke Koperasi Merah Putih, OJK: Kami Akan Memantau Terus
JAKARTA, investortrust.id – Himpunan Bank Negara (Himbara) rencananya akan diminta menyalurkan pinjaman untuk Koperasi Merah Putih. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengaku akan menyambut baik gagasan dan rencana tersebut, dengan harapan pembiayaan UMKM di berbagai wilayah Indonesia bisa meningkat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengutarakan, pembiayaan koperasi diharap dapat memperkuat ekosistem yang dibutuhkan UMKM untuk tumbuh berkelanjutan kelak.
“Dalam kaitan itu, tentu kami akan dalam implementasinya nanti memantau terus langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud. (Caranya) dengan terus mengupayakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan melalui dan menjaga prinsip manajemen risiko, serta tata kelola yang baik,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 secara daring, Kamis (24/4/2025).
Dengan begitu, penyaluran pembiayaan dimaksud, akan benar-benar mencapai sasaran tepat. OJK pun menegaskan, akan siap memberi dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan.
Merespons hal yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pada dasarnya semua instrumen untuk menggerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, terutama pada level akar rumput menjadi sangat penting bagi pemerintah.
“Seperti diketahui, APBN memiliki operasi dari sisi, baik belanja negara maupun pembiayaan itu hingga ke level masyarakat,” tegas Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga
OJK: Kinerja Pasar Saham Domestik Kuartal I-2025 Resiliensi, Meski Terjadi Penurunan
Dia pun mencontohkan sejumlah pembiayaan dari APBN untuk masyarakat. Transfer APBN ke masyarakat kurang mampu telah dilakukan dalam bentuk bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), sembako, hingga kesehatan melalui pembayaran premi ke 94 juta peserta BPJS Kesehatan.
Peran APBN untuk masyarakat secara langsung juga disalurkan melalui institusi dan pemerintah daerah, melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk memberi dukungan APBD.
“Nah untuk program Koperasi Merah putih ini, anggaran APBN yang diberikan kepada daerah, baik itu melalui TKDD di mana DAU (dana alokasi umum), DBH (dana bagi hasil), DAK (dana alokasi khusus) fisik, dan DAK nonfisik,” sambung Sri Mulyani.
Kemudian ada pula dana otonomi khusus untuk beberapa daerah yang statusnya otonomi khusus. Dari sisi dana alokasi untuk transfer ke daerah juga terdapat dana desa.
“Ini semua adalah operasi APBN yang tujuannya mensejahterakan masyarakat. Untuk ini (Koperasi Merah Putih), itu juga akan kami melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan,” jelas dia.
Pada APBD sendiri, Sri Mulyani menegaskan bahwa provinsi maupun kabupaten/kota sudah mendapat transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran mereka. Sedangkan daerah juga memiliki pendapatan aset daerah (PAD) sendiri.
“Jadi semua kemungkinan kombinasi dari hal itu tentu akan kami kaji bersama,” tutur dia.
Sri Mulyani mengaku, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian untuk meningkatkan identifikasi opsi bila anggaran langsung berasal dari pembiayaan publik (public fund).
Sebagai aktivitas ekonomi tingkat desa yang bisnisnya bisa dikembangkan, Menteri Keuangan juga memberi contoh pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang modal awalnya berasal dari dana desa.
Baca Juga
Ini Alasan OJK Wajibkan Agunan untuk Pembiayaan Fintech Lending di Atas Rp 2 Miliar
“Koperasi ini bisa dilakukan mulai dari modal awal atau bisa pinjam di himbara atau perbankan. Kemudian bisa terus melakukan aktivitas produktifnya yang bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian bisa mencicil kembali atau kombinasi antara pemerintah pusat ke desa maupun antara APBD ke desa,” paparnya.
Pilihan kombinasi-kombinasi pembiayaan tersebut akan terus dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah akan mengandalkan pinjaman dari bank-bank plat merah yang tergabung dalam Himbara untuk mendanai koperasi merah putih.
Riza memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk program Presiden Prabowo Subianto tersebut berkisar Rp 2 - 3 miliar per koperasi. Presiden menargetkan dapat membentuk 80 ribu koperasi desa selama masa pemerintahannya.