Bos BTN Beberkan Langkah-langkah Hadapi Pengembang Nakal
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dukungan terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan pengembang (developer) dan notaris dalam penyelesaian sertifikat mereka sebagai debitur.
Menilik dukungan itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah pengembang yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Pengembang dengan sertifikat LAT merupakan pengembang bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian dokumen pokok atau sertifikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Padahal, sertifikat merupakan hak masyarakat yang harus diserahkan setelah debitur melunasi KPR.
“Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).
Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating pengembang dari platinum, gold, bronze, hingga non rating. Untuk kategori non rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya.
“Kami melakukan perbaikan melalui pembentukan task force (satuan tugas/satgas) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya lainnya adalah membuka call center untuk pengaduan permasalahan sertifikat yang dialami masyarakat dengan pengembang,” tutur Nixon.
Baca Juga
Dengan upaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertifikat LAT pada tahun ini sebanyak 15.000 dari total 38.144 sertifikat.
Lebih lanjut, Nixon menegaskan BTN akan menghentikan kerja sama dengan pengembang dengan sertifikat LAT dan akan membagikan daftar hitam kepada BP Tapera, agar pengembang tersebut tidak menyalurkan program KPR Subsidi lagi. Dengan begitu, berdasarkan database BP Tapera, bank mana pun tidak dapat menerima program KPR Subsidi.
Tidak hanya membidik pengembang bermasalah, BTN juga membidik notaris bermasalah dengan melakukan profiling perbaikan sistem dan mendata ulang notaris, serta menerapkan peringkat pada mereka, sehingga BTN dapat mengetahui notaris yang baik dan bertanggung jawab.
“Kami akan membuat service level agreement (SLA) sekian hari untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold kita akan freeze,” ucap Nixon.
Sebelumnya, dalam paparannya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertifikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengapresiasi BTN yang melakukan self-correction dan perbaikan sistem, apalagi BTN mau terus berkembang. Program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82% dari perumahan subsidi,” ujar Menteri BUMN dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga
Pada kesempatan ini Menteri BUMN mengapresiasi pengembang dan notaris yang sudah bekerja dengan baik. “Tapi minta maaf, saya minta black list pengembang dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick.
Menteri BUMN mengatakan, percepatan perbaikan dari penyelesaian sertifikat merupakan salah satu pondasi penting Program Tiga Juta Rumah, sehingga program tersebut bisa berjalan lancar. Dalam prosesnya, Program Tiga Juta Rumah melibatkan banyak pihak termasuk swasta dan menggunakan sistem perbankan baik Himbara maupun bank swasta.
“Pembukaan data yang sebesar-besarnya, mana pengembang yang akan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk dikembangkan apakah dari daerah menjadi nasional. Itu yang harus kita dorong, karena ini visi dari bapak presiden langsung. Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang sudah digelontorkan salah sasaran,” jelas Erick.
