IESR Dorong Prabowo Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Percepat Transisi Energi
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama kerja sama Selatan-Selatan, untuk mempercepat transisi energi dan memobilisasi investasi dan pendanaan agar dapat mewujudkan net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa memandang, salah satu peluangnya adalah memperkokoh kolaborasi teknologi dan investasi energi terbarukan dengan China yang sudah dimulai sebelumnya.
Menurutnya, kerja sama dengan China dapat dilakukan di tiga sektor utama. Pertama adalah investasi infrastruktur energi terbarukan dan penyimpan energi, kedua, manufaktur dan rantai pasok teknologi energi terbarukan, dan ketiga, dekarbonisasi industri, termasuk industri pengolahan mineral.
Baca Juga
VKTR: Indonesia Bisa Pimpin Transisi Energi Asia Tenggara ke Arah Penggunaan Kendaraan Listrik
“Pemerintah harus melakukan tinjauan kebijakan dan regulasi serta proses perizinan yang membuat investasi energi terbarukan tidak bankable. Pemerintah juga perlu menyiapkan kerangka kerja sama strategis dengan China yang difokuskan pada tiga aspek,” kata Fabby dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).
Fabby menilai, Pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan strategi yang tepat untuk keluar dari tren rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dalam lima tahun terakhir. Investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) Indonesia pada 2023 tercatat hanya US$ 1,5 miliar.
Dia menganggap angka ini masih jauh dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target NZE 2060 berdasarkan perhitungan IESR, yaitu sekitar US$ 1,3 triliun pada 2050, atau sekitar US$ 40-50 miliar per tahun mulai 2025.
Baca Juga
IESR: Transisi Energi lewat Pengembangan Energi Terbarukan Bisa Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
“Dalam jangka pendek, pemerintah bisa mencari sumber pendanaan lunak (concessional) untuk implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dari China, dengan mengedepankan kepentingan nasional dan asas saling menghormati (mutual respect),” ujar Fabby.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, China menjadi investor terbesar kedua di Asia setelah Singapura, dengan nilai investasi mencapai US$ 7,44 miliar. Sementara, menurut American Enterprise Institute, khusus untuk sektor energi terbarukan, total investasi China ke Indonesia dari 2006 hingga 2022 mencapai US$ 12,6 juta.
“IESR mencermati adanya potensi untuk meningkatkan investasi China yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia,” sebut dia.