RUU EBET Batal Disahkan di Era Jokowi, Begini Penjelasan Kementerian ESDM
JAKARTA, investortrust.id - Komisi VII DPR RI telah mengumumkan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tidak akan disahkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini terjadi setelah rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU EBET dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (18/9/2024) dibatalkan.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan, pembahasan mengenai RUU EBET ini sejatinya memang baru akan dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya, yakni di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Ketua Komisi VII sudah mengatakan bahwa di-carry over (diteruskan) ke kabinet berikutnya. Memang begitu,” ujar Eniya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga
Meski RUU EBET tidak bisa disahkan di pengujung masa kepemimpinan Jokowi, namun Eniya menilai ini tidak akan berdampak terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Lebih lanjut dia menyampaikan, renewable energy yang diinginkan adalah bisa cepat terakselerasi dengan berbagai insentif yang ada. Seperti misalnya, penggunaan nilai ekonomi karbonnya seperti apa, dan lain sebagainya.
“Saya rasa isu RUU EBET paling penting adalah insentif dari renewable energy-nya. Tadi sudah disepakati ada transmisi yang akan ditanggung semuanya oleh negara. Jadi negara tetap hadir,” jelas Eniya.
Baca Juga
Eniya juga menegaskan bahwa tidak ada isu teknis terkait dengan proses pengesahan RUU EBET ini. Hal itu disebutnya sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.
“Ketua Komisi sudah mengatakan bahwa tidak ada isu teknis. Dan ini karena kebijakan politis maka di-carry over ke kabinet berikutnya. Kita tunggu saja biar cepat,” ujar dia.