Pemerintah Siapkan Biodiversity Credit untuk Dongkrak Investasi Hijau

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan menjadikan keanekaragaman hayati sebagai motor penggerak ekonomi hijau nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema Biodiversity Credit untuk mendorong investasi sektor swasta dalam perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati, mengingat besarnya potensi biodiversitas yang dimiliki.

"Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati," ujar Jumhur dalam Biodiversity+ Business Forum di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Pemerintah juga mendorong sektor swasta meningkatkan kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peluang dalam ekonomi hijau global.

Baca Juga

Bertemu Menlu Wang Yi, Menko Airlangga Bahas Investasi Hijau dan Posisi Indonesia di WAICO

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengungkapkan pemerintah tengah mengembangkan skema pendanaan keanekaragaman hayati, termasuk Biodiversity Credit, sebagai instrumen pembiayaan berbasis alam.

"Pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan keanekaragaman hayati, termasuk Biodiversity Credit, untuk mendorong investasi swasta dalam perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel," kata Rasio.

Ia menjelaskan, pengembangan Biodiversity Credit merupakan bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang bertujuan memperkuat pembiayaan konservasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Biodiversity+ Business Forum diselenggarakan oleh KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Bangunan, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN), serta didukung GIZ Indonesia, Habibie Innovation Incubator (HII), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), dan EuroCham.

Baca Juga

Dunia Usaha Didorong Manfaatkan Pasar Karbon untuk Investasi Hijau dan Daya Saing Industri

Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste Thomas Graf menilai keanekaragaman hayati Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi global.

"Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia," ujarnya.

Sementara itu, Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia & ASEAN Karin Allgoewer mengatakan forum tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan dalam implementasi Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir lebih banyak proyek nature positive yang mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus menciptakan nilai ekonomi, sehingga keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi objek konservasi, tetapi juga menjadi modal pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau nasional.