Konsumsi Berkontribusi 54% ke PDB, Posisi Kelas Menengah Makin Krusial
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Di tengah tren kelas menengah Indonesia yang menurun sejak pandemi Covid-19, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus fiskal sepanjang 2025-2026 untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 53,88% terhadap produk domestik bruto (PDB), demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan porsi kelas menengah pada 2024 terus menyusut dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum 2020, proporsi kelas menengah mencapai 21,5%, lalu turun bertahap menjadi 19,8% hingga 17,3%.
"Secara total, jika digabung dengan kelompok menuju kelas menengah, jumlahnya juga masih lebih rendah dibandingkan posisi 2019," kata pria yang akrab disapa Susi ini dalam diskusi media bertema "How Can the Middle Class Build Resiliency in Economic Volatility" di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Baca Juga
Kadin Sebut Kelas Menengah Bawah Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Dia mengatakan, struktur ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga membuat posisi kelas menengah menjadi krusial. Pada 2025, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB tercatat sekitar 53,88%. "Dari total belanja rumah tangga tersebut, lebih dari 80% berasal dari kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah," kata Susi.
Secara demografi, sekitar 73% kelas menengah tinggal di wilayah perkotaan. Kelompok menuju kelas menengah juga didominasi penduduk kota dengan proporsi hampir 60%. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah berkembang terutama di sektor jasa, sementara sektor pertanian sempat menjadi bantalan selama pandemi sebelum kembali menurun. "Sektor industri mulai menunjukkan perbaikan, tetapi sektor jasa tetap menjadi penopang utama," kata dia.
Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar kelas menengah bekerja di sektor formal. Pada 2024, tren pekerja formal meningkat meski sektor informal sempat tertekan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah menilai berbagai program stimulus telah menyasar kelompok kelas menengah. Jika dilihat berdasarkan desil pendapatan, yakni pembagian masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat penghasilan, kelas menengah berada di rentang desil 4 hingga 7.
Kelompok ini menikmati berbagai program, seperti subsidi dan kompensasi energi yang nilainya di atas Rp 300 triliun, bantuan subsidi upah, program Kartu Prakerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Selain itu, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga dinilai menyentuh kelas menengah.
"Program bantuan sosial reguler memang menyasar kelompok paling bawah, tetapi sebagian besar stimulus ekonomi bersifat luas dan turut dinikmati kelas menengah," kata dia.
Sepanjang 2025 dan 2026, pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi setiap kuartal guna mendorong pertumbuhan dari sisi penawaran dan permintaan. Pada periode Lebaran, pemerintah memberikan diskon transportasi melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero), perusahaan pelayaran, serta potongan tarif jalan tol.
Baca Juga
BEI Dorong Pengembang Properti Kelas Menengah untuk Melantai di Bursa
Dari sisi permintaan, pemerintah memperkuat daya beli melalui penyaluran bantuan sosial reguler, tambahan bantuan pangan, seperti beras dan minyak goreng, kelanjutan program makan bergizi, serta rencana pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pekerja swasta. "Mitra pengemudi ojek online juga akan menerima bantuan hari raya (BHR)," kata dia.
Langkah tersebut diharapkan mendorong belanja masyarakat sehingga perputaran ekonomi tetap terjaga, terutama karena konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan nasional.

