Wakil Ketua Komisi IX DPR Sebut BPJS PBI Wajib Tepat Sasaran

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), mulai ketidaktepatan sasaran penerima, data ganda, hingga masyarakat miskin yang justru belum terdaftar sebagai peserta. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

"Program BPJS PBI adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu karena itu, validitas data dan ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama pemerintah," kata Ninik dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

Mensos Akui Kesalahan Data Buat 54 Juta Warga Miskin Belum Nikmati BPJS PBI JK

Nihayatul menegaskan, Komisi IX DPR mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinkronisasi data kependudukan serta memperbaiki sistem verifikasi dan validasi penerima bantuan. Langkah ini penting agar tidak terjadi lagi kasus warga miskin yang terhapus dari kepesertaan atau kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

Selain itu, Nihayatul menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI tidak hanya soal iuran yang ditanggung negara, tetapi harus diiringi pelayanan yang manusiawi, cepat, dan berkualitas.

"Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi masih mengalami penolakan layanan atau prosedur yang berbelit. Negara wajib memastikan pelayanan kesehatan berjalan adil dan bermartabat," ujarnya.

Baca Juga

Validasi Data PBI BPJS: Pemerintah Pastikan Akses Berobat Masyarakat Tidak Terganggu

Nihayatul memastikan Komisi X berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan, khususnya skema PBI, agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.