Fokus Dampak Nyata bagi Ekonomi, Kemenkomdigi Tetapkan 2026 Tahun Akselerasi Digital
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan, 2026 sebagai fase akselerasi transformasi digital nasional. Pemerintah kini memfokuskan pemanfaatannya pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, arah kebijakan Kemenkomdigi sejalan tiga pilar baru Indonesia digital, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Penekanan utama diarahkan pada eksekusi kebijakan yang lebih cepat, adaptif, dan akuntabel.
“2026 adalah tahun akselerasi. Kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berani dalam mengambil keputusan, namun tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” ujar Nezar saat memberikan arahan pada Digital Leaders Meeting di Jakarta, dikutip Jumat (30/1/2026).
Baca Juga
Meutya Hafid: Kerugian Penipuan Digital Tembus Rp 9,1 Triliun
Menurutnya, infrastruktur digital yang telah terbangun harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut, lanjutnya, menuntut perubahan cara kerja birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil.
Mantan jurnalis senior itu juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah strategis, antara lain percepatan perluasan jaringan seluler 4G di desa-desa terpencil, serta penguatan talenta digital di bidang kecerdasan buatan (AI) yang dinilai krusial bagi daya saing nasional.
Di sisi lain, pengawasan ruang digital tetap menjadi prioritas, seiring implementasi penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). “Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat,” sambung Nezar.
Sebagai tolak ukur, Kemenkomdigi melakukan konsolidasi internal melalui penandatanganan perjanjian kinerja (PK) dan sasaran kinerja pegawai (SKP) 2026. Langkah ini ditujukan agar setiap anggaran negara menghasilkan output dan outcome yang jelas.
Baca Juga
Sekjen Kemenkomdigi Ismail sebelumnya menjelaskan, PK dan SKP menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan seluruh unit kerja sejak awal tahun. “PK dan SKP adalah kompas navigasi. Setiap pegawai tahu target yang harus dicapai dan bertanggung jawab penuh atas kinerjanya,” jelasnya.
Ismail menyebut, penetapan kinerja menekankan kepastian arah, akuntabilitas sebagai kontrak profesional kepada negara, serta keselarasan dengan agenda pemerintah. Seluruh jajaran Kemkomdigi, katanya, berkomitmen mengawal visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemkomdigi 2025-2029.