4 Kantor Pertanahan Rusak Pascabencana Sumatra, BPN Siapkan Dana Darurat Segini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons lumpuhnya aktivitas perkantoran pertanahan di sejumlah wilayah Sumatra akibat banjir dan tanah longsor.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (19/1/2026), Nusron mengumumkan pengalokasian dana darurat sebesar Rp 3,1 miliar guna menjamin pelayanan publik tidak terhenti total. Langkah strategis ini diambil menyusul laporan mengenai empat kantor pertanahan (kantah) yang mengalami kerusakan parah hingga terisolasi. Wilayah yang terdampak paling signifikan, meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, disusul oleh Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Baca Juga
ATR/BPN Lindungi 7 Juta Hektare Sawah Demi Dukung Swasembada Pangan
"Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolir, termasuk tiga kantor tanah lainnya, yaitu Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,1 miliar," kata Nusron.
Nusron menjelaskan bahwa prioritas utama penggunaan dana tersebut untuk evakuasi aset negara dan penyediaan kantor pelayanan sementara. Kondisi dokumen pertanahan di wilayah terdampak dilaporkan cukup memprihatinkan.
Nusron memaparkan bahwa sekitar 30% dokumen penting, termasuk buku tanah dan surat ukur, mengalami kerusakan akibat terendam lumpur pekat. Bahkan, seluruh warkah atau dokumen dasar pendaftaran tanah di beberapa lokasi dalam kondisi rusak total sehingga memerlukan penanganan khusus.
"Kemudian pengadaan untuk kantor baik back office maupun front office serta restorasi arsip melalui layanan arsip nasional, yang kemudian evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen," jelas Nusron.
Baca Juga
Ingatkan Satker ATR/BPN yang ‘Main Belakang’, Menteri Nusron: Saya Cekik Langsung
Terkait rehabilitasi bangunan fisik, Nusron menyebutkan bahwa kantor Aceh Tamiang mencatatkan kerusakan paling parah dibandingkan wilayah lainnya. Saat ini, kata Nusron, tim dari Direktorat Jenderal Tata Bangunan serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih melakukan audit lapangan untuk menghitung total kerugian.
"Perhitungan kerusakan gedung dan bangunan masih dalam proses oleh Tata Bangunan dan Kementerian PU," ucap Nusron.