Kementerian PKP Buka Peluang Koperasi Desa Terlibat Renovasi 400 Ribu Rumah Tahun Ini

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan renovasi 400.000 rumah pada 2026.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026) malam.

“Kita sangat terbuka asosiasi atau organisasi mana pun untuk terlibat pada BSPS ini, selama organisasi itu berkontribusi untuk mendukung program pemerintah, termasuk pencapaian 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Imran.

Baca Juga

Bos Properti Nilai Pembangunan Rumah Baru Lebih Berdampak ke Ekonomi Dibanding BSPS

Imran menjelaskan, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam program BSPS tersebut masih akan dilihat dalam perjalanannya, seiring pelaksanaan program di lapangan.

Sementara itu, program BSPS pada 2026 ditargetkan menjangkau 406.457 rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia, utamanya di wilayah perdesaan. “Sampai dengan hari ini, yang terbesar itu di perdesaan. Itu ada di 160.000 desa, sisanya dibagi rata antara perkotaan dan pesisir,” papar Imran.

Menurut dia, fokus pada perdesaan dilakukan karena mayoritas rumah tidak layak huni berada di wilayah tersebut.

Terkait sebaran wilayah, Imran mengatakan seluruh daerah akan mendapatkan layanan BSPS pada 2026. Penentuan lokasi penerima program dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti kemiskinan ekstrem, gini ratio, angka kemiskinan, serta mengacu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Dengan indikator yang sudah ditetapkan, itu menjadi aturan kita,” tutup Imran.

Baca Juga

Kementerian PKP Siapkan e-BSPS untuk Percepat Renovasi 400.000 Rumah

Kementerian PKP akan merenovasi 406.457 RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mulai Maret-April 2026. Adapun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian yang telah disiapkan untuk program BSPS pada 2026 sebesar Rp 8,90 triliun dari total Rp 10,89 triliun yang telah disepakati DPR.

Selain BSPS, anggaran untuk program rumah susun (rusun) juga telah disiapkan sebesar Rp 375,32 miliar untuk membangun 21 tower termasuk proyek rusun kontrak tahun jamak (multi-years contractMYC) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Provinsi Papua.